PETAJATIM.co, Sampang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) kembali menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk preservasi jalan nasional ruas Kota Sampang-Pamekasan-Sumenep. Tahun ini, pemeliharaan ruas jalan nasional di Madura itu digerojok Rp 27.610.821.000.
Lokasi pengerjaan dimulai dari jalan KH. Hasyim Asy’ari dan jalan Trunojoyo Kota Sampang. Kemudian jalan Jokotole Kabupaten Pamekasan, jalan Trunojoyo, jalan Urip Sumoharjo, dan jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sumenep.
Proyek itu sampai saat ini belum dikerjakan. Sebab, proses tendernya belum selesai. Sebagaimana tercantum di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemen PUPR, tahapan lelang sudah masuk pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga.
Busiri, aktivis asal Kabupaten Sampang menyambut proyek preservasi jalan nasional ruas Kota Sampang-Pamekasan-Sumenep. Ia berharap, proses tender proyek tersebut berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak ada pengkondisian.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan tim Pokja tidak hanya mengendepankan aspek penawaran terendah. Tetapi kualitas pengerjaan juga perlu menjadi pertimbangan utama sehingga dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas dan sesuai dengan harapan.
Banyak klasifikasi yang harusnya menjadi penilaian dan dipertimbangkan oleh tim Pokja dalam menentukan pemenang lelang. Salah satunya, terkait dengan track record perusahaan dalam mengerjakan proyek jalan nasional.
“Pihak ketiga harus mempunyai track record bagus, dan tidak pernah bermasalah dalam menggarap proyek jalan nasional. Kontraktor yang tidak profesional dan asal-asalan dalam bekerja sebaiknya jangan dilibatkan karena itu akan berdampak pada kualitas proyek,” kata Busiri, Jumat (20/1/2023).
Busiri menilai jika selama ini kualitas pengerjaan proyek preservasi jalan nasional di Madura tidak begitu bagus. Misalnya, pekerjaan pengaspalan yang berlokasi jalan raya Taddan Camplong. Pasalnya, proyek pengaspalan yang selesai dikerjakan pada Desember 2022 itu kini sudah bergelombang, kasar, dan renggang.
“Karena itu, kami minta proses tender harus berjalan transparan, dan tidak boleh ada unsur like and dislike (suka dan tidak suka). Anggota Komisi V DPR RI khususnya Dapil XI Madura harus ikut mengawal pelaksanaan proyek mulai dari proses tender hingga tahap pengerjaan,” pungkasnya.
Penulis : Zainal Abidin
