PERISTIWA

Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

111
×

Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

Sebarkan artikel ini
Petugas gabungan tengah mengatur kendaraan karena ada penyekatan setelah diberlakukan PPKM Darurat.

PETAJATIM.co, Jakarta – Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4 hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mall saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mall masih berupaya maksimal untuk mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

“Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan sulit dihindari,” ujar Alphon kepada rekan wartawan Sabtu (10/7/2021) lalu.

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai menarik diri dari mall. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphon tak ingin nasib nahas terus berlarut.

“Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan dikhawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat diperpanjang ” ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami pengusaha mall akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih pungutan pajak atau retribusi.

“Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun,” tandasnya.

Penulis : Rika Nengsih
Editor : Heru