PETAJATIM.co, Sampang – Program pengentasan kemiskinan sepertinya menjadi prioritas utama bagi Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati (Wabup) H. Abdullah Hidayat. Kedua pemimpin tersebut terus melakukan penelusuran mencari warga miskin selama ini tak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah sama sekali.
Kali ini Bupati dan Wabup mengunjungi Mbah Sunu (95) warga Dusun Kombengan, Desa Poreh, Kecamatan Karang Penang, Jumat (8/05/2020).
Slamet Junaidi mengaku prihatin melihat keadaan warganya itu. Bagaimana tidak, di usia yang hampir menginjak satu abad. Mbah Sunu hidup miskin dan serba kekurangan. Mulai dari kebutuhan pokok yang sulit didapat hingga tempat tinggal yang jauh dari kata layak.
Rumah Mbah Sunu hanya berukuran 3×3 meter, dinding rumah terbuat dari anyaman bambu dan lantainya masih berupa tanah. Bahkan, atap rumah sudah banyak bolong atau rusak akibatnya saat musim hujan seperti sekarang seisi ruangan basah.
Mbah Sunu tinggal bersama salah satu anak laki-lakinya yang mengalami gangguan jiwa. Selain menjadi tempat istirahat rumah sepetak itu juga merangkap menjadi dapur.
Bupati dan Wabup merasakan langsung bagaimana rasanya saat berada di dalam rumah tersebut. Ia berjanji akan segera mengupayakan bantuan renovasi rumah untuk Mbah Sunu.
“Kami akan merenovasi tempat tinggal Mbah Sunu. Kalau tidak bisa diajukan melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), saya akan keluar dana pribadi,” katanya.
Mantan Anggota DPR RI itu mengatakan, di bulan puasa ini pihaknya aktif melakukan kunjungan ke desa-desa guna ingin mengetahui kondisi yang dialami masyarakat dan melakukan monitoring terkait dengan realisasi program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin.
“Saya sudah perintahkan kepada Kepala Desa (Kades) setempat agar Mbah Sunu bisa tercover program bansos. Baik Itu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” ucapnya.
Pihaknya meminta agar Kepala Desa menyisir dan mendata semua warganya yang kurang mampu untuk diprioritaskan dalam pengajuan bansos. Ia menekankan agar program bansos yang dijalankan Dinas Sosial (Dinsos) tepat sasaran dan sesuai dengan harapan pemerintah.
“Pendataan warga miskin harus valid. Jangan sampai ada warga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan hanya karena gara-gara tidak punya identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK),” tandasnya. (nal/her)
