PETAJATIM.co, Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang untuk sementara terpaksa harus menunda semua program atau kegiatan yang direncanakan tahun ini. Pasalnya, dana transfer pusat yang masuk ke daerah minim dan tidak sesuai dengan harapan.
Kepala Bappelitbangda Sampang Umi Hanik Laila menyampaikan, realisasi dana transfer dari pusat pada sementer pertama meleset. Pasalnya, dana yang di tranfer pusat ke daerah jauh di bawah target yang sudah ditentukan. Karena itu, pada semester kedua ini pihaknya harus melakukan langkah antisipasi yakni dengan menunda realisasi program di semua OPD. Baik program fisik maupun pengadaan.
“Saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan apakah dana transfer akan dikurangi lagi atau tidak,” katanya, Selasa (27/07/2021).
Hanik mengutarakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi pada realisasi anggaran semester pertama. Untuk sementara Pemkab Sampang menangguhkan semua kegiatan yang ada di OPD. Pihaknya masih menghitung dan mengumpulkan data kekurangan dan kebutuhan kegiatan OPD.
“Kalau sekarang dari pusat tidak di transfer, maka belanja kita yang harus dikurangi sehingga harus direfocussing. Kegiatan yang sekiranya tidak mendesak maka akan ditunda,” papar Hanik.
Pihaknya masih mengklasifikasi kegiatan yang bisa dilaksanakan tahun ini dan yang ditunda. Tentunya, hal ini akan berdampak pada proyek infratruktur dan pengadaan barang yang sudah masuk tahap lelang. Namun, untuk yang sudah ada surat perintah kerja (SPK) masih bisa dilanjutkan.
“Semua OPD sudah kita minta untuk menghentikan dulu kegiatannya. Kita harus mengantisipasi jangan sampai semua sudah dilelang ternyata uangnya tidak ada,” ujarnya.
Meski begitu, Pemkab Sampang sudah memikirkan langkah aktisipatif jika dana transfer dari pusat dikurangi. Langkah yang harus ditempuh diantaranya melakukan refocusing anggaran. Diperkirakan anggaran yang akan terdampak refocusing lebih dari Rp. 60 miliar.
“Kalau untuk kegiatan yang bersumber dari dana earmark seperti DAK dan DBHCT itu tetap berjalan,” terangnya.
Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa Setkab Sampang Siti Fajriyah menuturkan, proses lelang kegiatan OPD tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai dengan selesai.
Pelaksanakan tender dilaksanakan sesuai dengan usulan dari OPD. Setelah tender selesai berkasnya disampaikan ke PPK untuk dibuatkan surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ).
“Masalah anggarannya ada atau tidak. Itu ranahnya dinas terkait. Pemenang tender juga tidak bisa menuntut masalah itu karena sudah ada klausul di dokumen pemilihan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi III DPRD Sampang Mohammad Subhan meminta agar Pemkab bisa lebih maksimal mengelola anggaran di tengah masa Pandemi. Program yang tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan dipending dulu.
“Pemkab harus pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan dilarikan ke infrastruktur semua. Sekarang yang paling urgen itu layanan atau jaminan kesehatan,” tandasnya.
Penulis : Zainal Abidin
Editor : Heru
