PETAJATIM.co, Sampang – Pada Senin (8/5/2023) jagad Media Sosial (Medsos) dihebohkan kabar tentang puluhan warga dari Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang mendatangi kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) setempat.
Kedatangan sekitar 30 orang itu dikabarkan menggruduk kantor Dinsos PPPA Sampang untuk menanyakan terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai tahap pertama yang sampai sekarang belum diterima oleh puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sampang, Erwin Elmi Syahrial saat dikonfirmasi membenarkan bahwa puluhan warga itu memang datang ke instansinya dan beberapa diantaranya berasal dari Kecamatan Camplong, Sampang.
Warga datang untuk menanyakan status Bantuan Sosial (Bansos) baik itu Bantuan PKH dan BPNT, Namun mayoritas dari PKH. Sebab, mereka merasa tidak mendapatkan bantuan saat pencairan yang telah terealisasi pada tahap pertama lalu, tepatnya pada awal 2023.
“Kedatangan warga Camplong kesini itu tujuannya untuk menanyakan soal Bansos PKH dan BPNT tahap pertama yang direalisasikan pada awal tahun. Jumlah warga yang datang cukup banyak ada sekitar 30an sehingga kesannya Dinsos digeruduk padahal tidak,” ujarnya Ewin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/5/2023).
Menurutnya pelayanan terhadap puluhan warga tersebut dilakukan satu persatu dan rata-rata warga yang datang mengalami kendala tidak menerima bantuan karena faktor di data kependudukan.
Setelah dilakukan pengecekan bysistem dengan SIKS-NG, mengalami kendala di Anggota Rumah Tangga (ART) yang sudah tidak masuk di Kartu Keluarga (KK)-nya.
“Begitupun yang datang ke sini, mereka non komponen dan mereka baru, belum pernah memasukkan data ke kita,” terang Erwin.
Dengan begitu, Erwin mengaku memfasilitasi warga yang datang sebab mereka khawatir karena merasa namanya tercantum di aplikasi bansos yang telah dicek secara mandiri.
Padahal, Kata Erwin tidak semua nama yang tercantum di aplikasi mendapatkan bantuan mengingat yang digunakan sebagai panduan adalah SP2D atau surat perintah bayar dari Kemensos yang telah dikirim ke Dinsos Sampang.
“Sudah kami beri pemahaman kepada mereka, pada khususnya PKH. Jadi SP2D yang dikirim ke kita itulah yang digunakan, bukan dari data-data demikian karena data tersebut kemungkinan besar tidak sama dengan SP2D yang telah diterima,” terangnya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan jika kesalahan yang dialami puluhan warga itu tidak fatal, namun pihaknya tetap memberikan pelayanan bantuan agar bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan.
“Pada prinsipnya kita membantu masyarakat, tidak ada embel-embel apapun dan kita sangat bersyukur bila bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis : Zainal Abidin
