KINERJA

Akibat Covid 19, Orang Miskin di Sampang Bertambah Menjadi 224.740 Jiwa

296
×

Akibat Covid 19, Orang Miskin di Sampang Bertambah Menjadi 224.740 Jiwa

Sebarkan artikel ini
Potret kemiskinan di Sampang yang menjadi tugas berat Pemkab menekan angkanya yang masih tinggi.

PETAJATIM.co, Sampang – Dampak pandemi Covid 19 telah melumpuhkan semua sendi perekonomian hingga pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia tidak terkecuali juga di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sampang pada 2020 sebesar 22,78 % atau 224.740 jiwa. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan pada 2019 lalu yakni 20,71 % atau 202.210 jiwa, jika di kalkulasi kenaikan mencapai 22.530 jiwa.

Sedangkan 3 kabupaten lain di Madura secara persentase Sampang jauh lebih tinggi angka kemiskinannya jika di bandingkan dengan Kabupaten Bangkalan yakni sebesar 18,90 %, Pamekasan hanya 13,95 % dan Sumenep 19,48 %.

Ada beberapa indikator penyebab angka kemiskinan itu meningkat, antara lain, para pekerja migran diluar negeri banyak yang pulang kampung, sehingga warga urban itu menjadi pengangguran.

Demikian pula sejumlah pekerja yang mengadu nasib di kota besar banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena dampak pandemi corona. Di samping itu Garis Kemiskinan di Sampang naiknya cukup tinggi.

Angka Kemiskinan berdasarkan data Susenas Konsumsi Pengeluaran (Susenas KP) terhitung Maret 2020. Disebutkan data Jumlah Penduduk Miskin di Sampang pada 2019 mencapai 202.210 jiwa, Persentase Penduduk Miskin (P0) tercatat 20,71 %, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 3,20, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,70, serta Garis Kemiskinan (GK) mencapai 346.075 jiwa.

Dibandingkan 2020 angkanya mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 224.740 jiwa, sedangkan angka PO sebanyak 22,78 %, sementara PI malah turun menjadi 2,93 demikian juga P2 turun 0,53. Namun GK malah bertambah sebanyak 374.908 jiwa.

Menyikapi meningkatnya angka kemiskinan ditengah pandemi Covid 19, Bupati Sampang H Slamet Junaidi saat dikonfirmasi via telepon selularnya menjelaskan, mayoritas penduduk Sampang hampir 60 persen mengandalkan sektor pertanian dan sebagian menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Dimasa-masa kondisi sulit seperti sekarang ini tentu saja sangat memukul sektor pertanian dan UMKM. Sehingga kita berupaya fokus dalam penanganan dibidang tersebut untuk menekan angka kemiskinan agar tidak semakin meningkat,” jelas Slamet Junaidi Selasa (12/1/2021).

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah berada di Jakarta menemui Menteri Pertanian sebagai upaya untuk membahas persoalan nasib para petani yang terpuruk akibat pandemi Covid 19.

“Kita juga menekankan kepada semua pihak, dalam pengadaan masker agar lebih memprioritaskan UMKM setempat. Selain dapat memberdayakan pelaku usaha lokal juga perputaran uang tidak lari keluar. Namun saya menyesalkan ada sebagian pihak malah hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan memesan masker ke luar Sampang,” tandas H Idi.

Ditempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiyawan, menyatakan, kasus kemiskinan dampak Covid 29 tidak hanya terjadi di Sampang tapi sudah menjadi skala nasional. Karena roda perekonomian tidak bergerak secara normal. Bahkan segala sektor usaha dan bidang jasa juga terkena imbasnya.

“Upaya yang telah kita lakukan dengan melakukan pemulihan ekonomi. Tetapi karena kondisi masih dalam masa pandemi Corona, sehingga tidak dapat berjalan maksimal. Sebenarnya kita mencoba sinergikan antara upaya pemulihan ekonomi dengan pencegahan dan penanganan Covid 19, walaupun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes),” papar Yuliadi Setiyawan.

Menurut Wawan biasa disapa, sebenarnya 2021 ini diprediksi situasi akan kembali normal tapi ternyata wabah tersebut trendnya malah semakin naik. Sehingga efeknya terhadap roda ekonomi di Sampang dikhawatirkan malah akan terpuruk.

“Garis Kemiskinan (GK) memang sangat tinggi. Hal itu dipicu oleh jumlah pengangguran yang mengalami kenaikan, akibat korban PHK dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari luar negeri. Tentu saja angka pengangguran cukup tinggi itu menjadi beban pemerintah daerah, karena tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tapi juga secara sosial,” tutupnya.

Penulis/Editor : Heru