PETAJATIM.CO || Sampang – Sejumlah aktivis Jawa Timur melakukan audiensi ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Surabaya, pada Jumat (10/1/2025).
Dalam audiensi itu, mereka menyoroti pelaksanaan proyek pembangunan saluran irigasi program percepatan peningkatan tata guna air (P3-TGAI) tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Sampang. Sebab, kegiatan fisik yang melekat di Kementerian PUPR itu tidak maksimal dan terkesan amburadul.
Saat beraudiensi, Achmad Rifai selaku koordinator aktivis mengungkapkan bahwa sesuai hasil monitoring dan investigasi di lapangan banyak ditemukan proyek P3-TGAI yang dikerjakan dengan asal-asalan dan tak sesuai spesifikasi.
Pelaksana proyek cenderung lebih mengutamakan keuntungan yang didapat daripada kualitas hasil pengerjaan. Akibatnya, proyek cepat rusak.
“Temuan kami di lapangan banyak proyek P3-TGAI yang cepat rusak. Hal itu diduga akibat pengerjaan yang asal-asalan dan keluar dari rencana anggaran biaya (RAB). Terutama pada pekerjaan pondasi,” ungkap Rifai.
Rifa’i mengatakan, dalam gambar rencana bangunan proyek P3-TGAI terdapat pekerjaan galian pondasi sedalam 30 sentimeter. Tetapi, fakta yang ditemukan, banyak pengerjaan proyek P3-TGAI khususnya di Sampang yang disinyalir tidak ada proses galian terlebih dahulu.
Selain itu, pemasangan batu di bagian bawah tidak menggunakan semen. Tapi langsung dihampar begitu saja. Kemudian atasnya baru diberi semen, sehingga itu berpotensi memengaruhi kekuatan bangunan saluran dalam masa panjang.
“Pengerjaan proyek P3-TGAI di Sampang bobrok dan syarat penyimpangan. Sementara manfaatnya kepada masyarakat tidak ada. Ini karena dinas teknis dalam hal ini BBWS Brantas, lemah dan lalai dalam pengawasan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sejumlah fakta kelalaian pihak BBWS Brantas dalam pelaksanaan proyek P3-TGAI. Salah satunya, terkait proses rekrutmen Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, terkesan asal comot.
Harusnya, kata Rifa’i, dalam melakukan rekrutmen TPM P3-TGAI. BBWS Brantas lebih memprioritaskan keahlian dan pengalaman kerja di bidang konstruksi. Sehingga pengawasan proyek bisa lebih maksimal.
“Informasi yang kami terima ada tenaga kesehatan (nakes) dari bidan yang lolos jadi TPM P3-TGAI. Ini kan aneh, karena memang bukan keahliannya. Harusnya, meskipun bukan berasal dari lulusan Sarjana teknik sipil, minimal punya pengalaman dan juga punya keberanian untuk menegur pelaksana yang tidak becus bekerja,” ujarnya.
Oleh karena itu, para aktivis mendesak BBWS Brantas untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan proyek P3-TGAI dan turun ke lapangan guna melihat hasil pengerjaan proyek tersebut.
“Kami beri waktu 10 hari ke pihak BBWS Brantas untuk melakukan evaluasi dan survei ke lapangan, jika tidak dilakukan, kami akan mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor BBWS Brantas dengan jumlah massa yang banyak dan akan membawa masalah ini ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Parwira Agusfia, selaku Tenaga Ahli Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TA PPID) BBWS Brantas mengaku siap menindaklanjuti semua temuan yang disampaikan oleh aliansi gabungan aktivis jawa timur.
“Dari sejumlah temuan yang disampaikan oleh teman-teman aktivis ini, akan kita laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menyebutkan, beberapa temuan yang menjadi atensi akan ditindaklanjuti, khususnya terkait proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan, termasuk adanya informasi soal bidan yang nyambi jadi tenaga pendamping masyarakat (TPM).
