petajatim.co, Sampang – Anggota Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan mendukung kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam merampingkan organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemkab.
Menurut Alan, kebijakan pemkab melakukan perampingan OPD merupakan sebuah langkah yang tepat untuk meminimalisir adanya tumpang tindih program yang dijalankan dinas. Sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa lebih efisien dan tepat guna.
“Kami (DPRD.red) mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk merampingkan OPD dengan memangkas, menggabungkan atau menghapus OPD,” kata Alan, Minggu (15/12/19).
Sejumlah OPD di Kota Bahari yang akan digabung yakni Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) masuk ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin), dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) menjadi satu dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Dengan merampingkan atau menggabungkan OPD. Pemkab bisa menghemat anggaran sekitar Rp 3 – 5 miliar per tahun, sehingga anggaran itu bisa dialihkan ke program lain. Misalnya pertanian dan peternakan,” ucapnya.
Dijelaskan, pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perangkat daerah sudah diparipurnakan. Pihaknya mendukung apa yang sudah diajukan dan dibahas dalam raperda itu untuk menjadi Perda perangkat daerah.
“Restrukturisasi ini juga menjadi visi misi dari Bupati H. Slamet Junaidi dan wakil bupati (Wabup) H. Abdullah Hidayat yakni reformasi birokrasi menuju Sampang Hebat Bermartabat,” terang Politikus Partai Gerindra itu.
Namun yang menjadi konsen bupati selanjutnya, adalah bagaimana program kerja dan penganggaran bisa betul-betul menyentuh terhadap kebutuhan dan kepetingan masyarakat. Terutama dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin Sampang bisa bersaing dan sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur,” pungkasnya. (nal/her)
