KINERJA

BPBD Janji Akomodir Usulan Ketua Fraksi Gerindra, Terkait Penambahan Anggaran Bencana Kekeringan

21
×

BPBD Janji Akomodir Usulan Ketua Fraksi Gerindra, Terkait Penambahan Anggaran Bencana Kekeringan

Sebarkan artikel ini
Kepala BPBD Sampang, Anang Djoenaidi saat ditemui petajatim.co diruang kerjanya

petajatim.co, Sampang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, merespos positif usulan Ketua fraksi Partai Gerindra, Alan Kaisan, terkait dengan penambahan alokasi anggaran untuk bencana kekeringan di Tahun Anggaran (TA) 2020.

Kepala BPBD Sampang, Anang Djoenaidi saat ditemui di ruang kerjanya mengakui, bahwa penambahan anggaran untuk bantuan bencana kekeringan memang perlu diupayakan. Mengingat sejak beberapa tahun terakhir, anggarannya terlalu kecil, sehingga tidak dapat mengcover semua wilayah yang terdampak kekeringan.

Dia menjelaskan, Pada 2017, lembaganya hanya menerima Rp 51 juta, kemudian ada kenaikan sebesar Rp 95 juta 2018. Sedangkan, tahun ini meningkat menjadi Rp 150 juta. Namun meski demikian, dana tersebut tidak cukup untuk mengatasi kekeringan yang dialami warga di 67 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Terutama di desa yang rawan mengalami kering kritis.

“Perhitungan yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra tentang minimnya anggaran bencana kekeringan itu betul sekali. Memang selama ini anggaran bencana kekeringan di Sampang itu kecil, dan tidak sebanding dengan jumlah warga yang terdampak,” terang Anang. Selasa (05/11/19).

Ia menerangkan, dana Rp 150 juta tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli air tangki ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Trunojoyo serta biaya operasional. Menurut dia, setiap desa yang terdampak kekeringan mendapatkan jatah tiga tangki air bersih yang didistribusikan selama memasuki musim kemarau panjang.

“Mengingat alokasi dana terbatas maka kita upayakan semaksimal mungkin untuk melakukan droping air. Jika dirinci setiap warga hanya bisa mendapatkan bantuan 2 liter air, oleh karena itu kami menggandeng BUMD, PMI, dan Karang Taruna untuk membantu meringankan beban kesulitan air bersih yang dialami warga tersebut, ” katanya.

Pihaknya berjanji akan berupaya mengakomodir usulan DPRD tersebut dengan mengajukan penambahan anggaran di tahun anggaran 2020. Agar program penanggulangan bencana kekeringan di Kota Bahari bisa lebih maksimal.

“Kita akan akomodir usulan itu. Semoga saja pengajuan tambahan dana itu bisa disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Gerindra, Alan Kaisan mengatakan, penambahan alokasi anggaran untuk bencana kekeringan perlu diprioritaskan. Sebab, setiap tahun wilayah yang terdampak kekeringan semakin meluas, sementara bantuan air bersih dari Pemkab sangat terbatas.

“Kasihan warga yang tidak mendapatkan bantuan air. Karena tidak semua warga itu mampu membeli air tangki yang harganya cukup memberatkan mereka yang rata-rata hidup dibawa garis kemiskinan, ” tugas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang itu. (nal/her)