HUKUM DAN PEMERINTAHAN

DPRD Desak Pemkab Sampang Turun Tangan Atasi Polemik Pilkades

36
×

DPRD Desak Pemkab Sampang Turun Tangan Atasi Polemik Pilkades

Sebarkan artikel ini
Ubaidillah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, saat diwawancarai petajatim.co

petajatim.co, Sampang – Polemik tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang terjadi di Kabupaten Sampang mendapat perhatian khusus DPRD setempat. Wakil rakyat meminta agar pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang segera turun tangan untuk mengatasi permasalahah yang terjadi dilapangan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang, Ubaidillah menegaskan, persoalan tahapan Pilkades yang terjadi di desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, dan Tamberu Daya, Sokobanah perlu segera disikapi oleh pemerintah daerah. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menghambat jalannya pelaksanaan Pilkades di desa tersebut.

“Waktu pelaksanaan sudah semakin dekat. Sementara persoalan yang terjadi dilapangan belum beres,” kata Ubaidillah. Jumat (18/10/19).

Pihaknya telah melakukan pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Banjar Talela. Sementara, P2KD Tamberu Daya tidak bisa hadir.

Menurut dia, persolan tahapan Pilkades yang terjadi di desa itu sebenarnya hampir sama. Yakni, ada satu bakal calon Kades yang tidak bisa lolos menjadi peserta lantaran tidak memenuhi syarat administratif.

“Tidak lolosnya itu karena nilai uji tes tulis dan wawancara rendah serta hasil tes urine positif narkoba,” terang pria yang akrab disapa Ubed itu.

Politikus Partai Golkar itu mendesak agar Tim Kabupaten dalam hal ini DPMD segera turun tangan dan mengambil alih semua tahapan Pilkades yang sedang bersengketa tersebut. Sehingga pelaksanaan tetap berjalan degan baik.

“Pada dasarnya calonnya kan sudah ada 4 orang. Terkecuali hanya ada 1 orang dan gugur, baru bisa membuka pendaftaran lagi,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Suhanto mengaku bahwa, hari ini pihaknya akan melakukan rapat bersama Sekertaris Daerah (Sekda) untuk membahas upaya yang akan dilakukan untuk menangani polemik tahapan Pilkades yang terjadi.

“Banyak persoalan yang menjadi pertimbangan dan harus betul-betul diperhatikan. Karena permasalahan politik desa itu tidak sama. Tapi, intinya kita menekankan agar tahapan Pilkades harus tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” pungkasnya. (nal/her)