PETAJATIM.co, Sampang – Sistem tatakelola anggaran di pemerintahan kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pernah mendapat perhatian serius dari para praktisi anggaran di tingkat Provinsi maupun nasional. Pasalnya, struktur komposisi penatausahaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Sampang berjalan secara sehat, bagus, dan mempersempit celah korupsi.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Riset dan Analis lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur, Mauli Fikr.
“Secara umum Sampang sudah mengarah pada perbaikan yang signifikan dari sisi penganggaran dan penatausahaan anggaran. Meskipun dengan APBD terkecil di Pulau Madura tapi struktur pencernaan penganggarannya bagus, solid, dan sehat,” kata Mauli Fikr usai mengisi materi di kegiatan sekolah anggaran DPD KNPI Sampang, Kamis (7/7/2022).
Pada 2020 dan 2021 lembaga Fitra Jatim melakukan monitoring dan penilaian internal terhadap sistem tatakelola anggaran di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa timur. Dari penilaian tersebut, tatakelola anggaran di kabupaten Sampang masuk dalam peringkat lima besar. Lebih tepatnya berada di peringkat empat.
Ia menyampaikan bahwa ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan pemeringkatan capaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pertama yaitu tingkat kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Kedua, penggunaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan time frame proses perencanaan dan panganggaran. Kemudian, indikator yang ketiga adalah upaya pemerintah daerah dalam mencegah indikasi-indikasi yang dapat merugikan keuangan daerah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Dari penilaian itu kami menyimpulkan bahwa Sampang menjadi daerah dengan capaian kinerja yang baik dalam hal perencanaan dan penganggaran. Sehingga pantas masuk peringkat lima besar di Jawa timur,” ucapnya
“Saking kuatnya sistem penganggaran di kabupaten Sampang, kami beranggapan bahwa ruang bagi koruptor untuk bermain dan memanfaatkan APBD Sampang itu sempit dan tidak ada celah,” imbuhnya.
Pria asal kabupaten Sumenep itu juga mengatakan, meskipun secara umum tatakelola anggaran di kabupaten Sampang sudah bagus dan berjalan secara sehat. Akan tetapi, pemerintah harus tetap konsisten dan terus berusaha melakukan perbaikan di beberapa lini sektor anggaran. Terutama meningkatkan program yang tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Misalnya program peningkatan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan semacamnya.
“Pemkab harus lebih selektif dan rasional dalam mengelola anggaran yang ada. Kegiatan yang sifatnya hanya seremonial dan kurang urgen sebaiknya tidak dianggarkan. Agar APBD berkeadilan bisa terwujud,” ujarnya.
Penulis : Zainal Abidin
