petajatim.co, Sampang – Meski Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang telah memberlakukan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SD dan SMP. Penerapan sistem tersebut sebagai upaya pemerataan pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Namun sayangnya hingga saat ini sistem tersebut belum berjalan maksimal. Buktinya, masih banyak sekolah di Sampang yang jumlah siswanya sedikit, sebaliknya ada juga sekolah yang ditemukan siswanya malah cukup banyak. Ketimpangan atau tidak meratanya jumlah siswa itu dialami SDN Bapelle 1, Kecamatan Robatal. Saat ini jumlah keseluruhan siswa di sekolah tersebut hanya ada 14 orang.
Ironisnya lagi, para guru atau tenaga pendidik yang mengajar di sekolah itu hanya ada empat orang. Dan semuanya masih berstatus sebagai honorer.
Plt Kepala Sekolah SDN Bapelle 1, Suparman, menyampaikan, minimnya jumlah siswa atau peserta di didik di sekolahnya sudah berlangsung lama, kurang lebih sekitar tiga tahun. Tapi meskipun dengan segala keterbatasannya, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tetap berjalan dengan baik.
“Jumlah siswa di sini hanya ada 14. Perinciannya, siswa kelas 1 dua orang, kelas 2 tiga, kelas 3 dua, kelas 4 satu, kelas 5 juga dua, dan kelas 6 hanya empat siswa,” terangnya. Kamis (07/11/19).
Menurut Suparman, sebelumnya jumlah siswa di sekolah tersebut sebanyak 60. Namun, setiap tahun jumlah siswa terus berkurang. Penyebabnya, banyak orang tua atau wali murid yang memindahkan anaknya belajar di sekolah lain lantaran melihat kondisi ruang kelas yang ada rusak dan memperihatinkan.
“Warga khawatir dengan keselamatan anaknya, sehingga mereka memindahkan anaknya ke sekolah lain. Seperti ke SDN Gunung Eleh 1 atau lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di desa setempat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni mengaku miris melihat kondisi pendidikan di Sampang. Menurut dia, selama ini banyak SD yang tidak bisa maju lantaran jumlah siswanya minim dan tidak memenuhi rombongan belajar (rombel).
Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada upaya kongkrit dari Disdik untuk menangani kondisi tersebut. Buktinya, sekolah yang jumlah siswanya sedikit tak kunjung diregrouping atau digabung dengan sekolah lain.
“Saya lebih setuju jika SDN Bapelle 1 itu diregrouping. Karena kalau tetap dipaksakan dengan kondisi yang ada, maka siswa lah yang menjadi korban. Padahal mereka juga mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan yang layak,” tukas Politikus Partai PPP itu,” (nal/her)
