petajatim.co, Sampang – Anggota DPRD Sampang, H Muji, menilai pendistribusian air bersih terhadap warga yang terkena dampak kekeringan terkesan diskriminatif. Pasalnya, di wilayah Kecamatan Tambelangan yang menjadi daerah pemilihan (Dapil) 2 dianak tirikan oleh OPD terkait dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Legislator dari PPP itu menyatakan, pihaknya prihatin dengan kondisi masyarakat di daerah konstituennya karena bantuan air bersih tidak merata. Mengingat wilayah Tambelangan menjadi Dapilnya sehingga ia mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan warga yang tidak menikmati bantuan air bersih tersebut.
“Saya kerap menerima keluhan dari warga yang terkena dampak kekeringan di Tambelangan. Mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, bahkan ada yang terpaksa harus menempuh jarak yang cukup jauh hingga 3 km untuk mendapatkan sumber air, ” ucap Muji Selasa (24/9/2019).
Ia menjelaskan, di Kecamatan Tambelangan terdiri dari 10 Desa sedangkan desa yang paling parah dilanda bencana kekeringan ada 5 desa, yaitu Desa Berung Gagah, Desa Mambulu Barat, Desa Beringin, Desa Tambelangan, dan Desa Somber agak .
“Beberapa hari yang lalu ada bantuan satu mobil tangki air bersih dari Dinas Sosial ke Desa Barung Gagah. Tentu saja bantuan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Padahal sebelumnya saya mengusulkan agar dikirimkan sebanyak 4 tangki , namun mereka beralasan armada mobil tangki terbatas sehingga hanya dikirim 1 tangki saja, ” katanya dengan nada kecewa.
Sebenarnya, pihaknya sudah mengusulkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang untuk menambah droping air bersih. Namun sampai saat ini belum dapat respon sama sekali untuk membantu meringankan penderitaan warga yang dilanda krisis air bersih tersebut.
“Memang di desa kami ada embung, tapi kondisinya tidak maksimal untuk mengatasi krisis air bersih tersebut. Apalagi kondis embungnya sudah bocor dan tidak begitu besar,” tukasnya. (tricahyo/her)
