PETAJATIM.co, Sampang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sudah mewanti-wanti pemerintah desa untuk bisa mengelola keuangan khususnya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan transparan, efektif, efisensi, dan akuntabel.
Akan tetapi, tidak semua desa di Sampang bisa melakukan hal tersebut. Buktinya, sampai saat ini masih banyak ditemukan kegiatan atau proyek pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) tidak dilengkapi papan informasi atau prasasti. Seperti proyek dana desa berupa pembangunan saluran irigasi di Desa Noreh, Kecamatan Sreseh yang dibangun pada 2022 lalu.
Halil Abdillah, aktivis kabupaten Sampang, mengatakan semua kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa wajib mencantumkan papan informasi atau prasasti. Sebab, papan prasasti tersebut sebagai informasi kepada warga terkait dengan nama kegiatan, besaran anggaran, pihak pelaksana, dan volume.
“Seharusnya prasastinya dipasang, supaya warga tahu, nama kegiatannya apa, anggarannya darimana, dan nilainya berapa, kalau tidak ada papan prasastinya kan terkesan tidak transparan,” katanya, Rabu (17/5/2023).
Fauzi menyampaikan, kewajiban memasang papan prasasti di setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
“Pengelolaan keuangan di pemerintah desa seperti DD dan ADD harus transparan (jujur) dapat diketahui warganya dengan baik apa yang menjadi programnya untuk direalisasikan, efektif, efisien sesuai dengan perencanaan, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, ini penting dilakukan apabila tidak ingin bersentuhan dengan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Kepala desa (Kades) Noreh, Munadah, belum bisa dikonfirmasi terkait dengan temuan tersebut. Dihubungi melalui jaringan telepon tidak direspon, begitu juga dengan pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca.
Penulis : Zainal Abidin
