PETAJATIM.co, Sampang – Proyek pembangunan Pelabuhan Taddan Sampang Madura yang dilaksanakan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur tidak berjalan mulus. Pasalnya, hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyetujui terkait program pengembangan Pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Camplong itu.
Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Hidayat. Ia mengatakan, proyek pembangunan Pelabuhan Taddan Sampang masuk dalam program Nawa Bhakti Satya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yaitu Jatim Akses.
Tender proyek pembangunan Pelabuhan Taddan dimenangkan PT Bimapatira Pradanaraya dengan nilai kontrak Rp 12,8 miliar dari total pagu anggaran Rp 15 miliar. Namun, sampai saat ini pembangunan tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.
“Ini patut disayangkan padahal sebenarnya kontrak kerja dengan rekanan pemenang lelang sudah dilakukan pada 9 Juni 2022. Hanya saja belum ada persetujuan dari Kemenhub sehingga proyek belum dikerjakan,” kata Hidayat saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (20/8/2022).
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Taddan sangat membantu masyarakat Sampang dan Probolinggo dalam melakukan aktivitas perjalanan maupun untuk pengiriman barang dan jasa melalui jalur transportasi laut.
“Meskipun masuk kategori regional. Tapi keberadaan Pelabuhan Taddan ini cukup strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sampang yang selama ini pertumbuhan perekonomiannya masih berada diangka 1,5 persen,” ujarnya.
Untuk itu, Politisi Partai Gerindra itu mendesak Kemenhub melalui Direktorat Pelabuhan agar segera menyetujui pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Taddan dan juga menyerahkan status aset pelabuhan kepada Pemprov Jatim.
“Ini dimaksudkan agar pengembangan pelabuhan tersebut bisa lebih maksimal dan membawa kebaikan bagi masyarakat Sampang, Probolinggo dan sekitarnya,” pungkas Hidayat.
Penulis : Zainal Abidin
