PETAJATIM.co, Sampang – Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) tengah menanti Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan yang baru dilantik Jum’at (21/8) kemarin. Salah satu tugas berat yang perlu diselesaikan adalah perbaikan data kemiskinan, karena hingga saat ini masih menjadi polemik.
Selama ini data kemiskinan di Kabupaten Sampang disenyalir tidak valid, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan. Karena akibat data base kemiskinan yang masih simpang siur tersebut, berdampak terhadap program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah kerap menimbulkan masalah.
Bupati Sampang, H Slamet Junaidi, mengakui persoalan data kemiskinan menjadi salah satu ganjalan dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Sebab apabila datanya tidak valid, maka program bantuan sosial terhadap warga miskin dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
“Dari hasil turun kebawah yang sering saya lakukan bersama Wabup, memang tak dapat dipungkiri masih banyak protes dari masyarakat soal data penerima bantuan yang masih amburadul. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreativitas dari aparatur birokrasi tentunya tidak mudah, tapi bagaimana pun caranya harus diupayakan untuk menyajikan data yang benar dan valid. Ini menjadi PR pertama yang harus diselesaikan oleh Sekda,” terang Slamet Junaidi, Sabtu (22/08/2020).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiyawan mengatakan, tugas utama yang akan segera diselesaikan adalah masalah perbaikan data kemiskinan dan Indeks Pendidikan Manusia (IPM) di Sampang.
Mengingat, data merupakan basic utama dalam menjalankan sebuah program kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebab suksesnya suatu program yang dijalankan pemerintah daerah juga tidak lepas dari validitas data yang ada.
“Sejak awal memimpin Bapak Bupati memang sudah sangat konsen dengan perbaikan data kemiskinan tersebut. Mudah-mudahan tahun depan Pemkab sudah bisa merealisasikan sebuah aplikasi bernama Sampang Smart Room (SSR),” ungkapnya.
Wawan sapaan Yuliadi Setiyawan menjelaskan, SSR merupakan sebuah aplikasi yang berisi tentang semua data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari data kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan semacamnya. Sehingga semua data terpadu dalam satu ruang.
“Aplikasi SSR ini akan mengkoordinasikan seluruh data di semua dinas. Sehingga diharapkan data yang ada betul-betul valid dan tidak akan ada lagi perbedaan data di masing-masing dinas,” tutupnya. (nal/her)
