petajatim.co, Sampang – Upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian dan Kementerian Perindustrian berkedok menyerap aspirasi dari bawah tentang stok garam rakyat mendapat reaksi keras penolakan dari para petani garam Sampang.
Pasalnya dalam pertemuan yang digelar di kantor PT Garam III, Sampang tersebut terkesan ada misi terselubung mensosialisasikan tentang pentingnya impor garam. Sehingga petani menolak kedatangan rombongan Kemenko Perekonomian tersebut, karena dianggap tidak berpihak terhadap rakyat kecil.
“Bentuk penolakan yang dilakukan para petani tersebut adalah pelampiasan kekecewaan terhadap pemerintah, karena harga garam yang mencekik leher dan penyerapan garam yang sangat kecil oleh pabrikan. Sehingga Tim Kemenko Perekonomian dan Perindustrian yang datang dan bermaksud menggali informasi ke bawah, justru seakan-akan mensosialisasikan bahwa impor garam itu memang suatu keharusan dan akan tetap dilakukan oleh Pemerintah dan dunia usaha garam,” ungkap Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Muhammad Jakfar Sodikin, Kamis (12/3/2020).
Dikatakannya, garam yang dihasilkan petani selama ini masih rendah kualitasnya, dalam musim panen tahun ini garam katagori kualitas (kw1) dan kw2 yang terserap pabrikan hanya sekitar 30% saja, itupun yang bisa diserap oleh industri.
“Terhitung sampai Januari 2020 ini, ternyata baru sekitar 65 % dari 700 ribu ton garam yang terserap sesuai dengah MoU antara pihak pabrikan dengan petani garam yang diinisiasi oleh kementerian Perindustrian,” tukasnya.
Dalam pertemuan itu sempat terjadi insiden menendang meja oleh Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Mohammad Yanto. Ia kecewa karena selama ini petani selalu dibohongi dengan kebijakan kuota impor garam yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Kedatangan bapak kesini ingin melihat stok garam kan, setelah itu kuota impor turun. Sudah 3 kali kegiatan seperti ini dilakukan. Jadi semua hanya untuk mengelabuhi petani untuk mengeluarkan kuota impor,” protes Yanto dengan nada tinggi.
Ia mendesak agar stop impor garam, karena stok PT Garam cukup melimpah ditambah hasil panen petani. Sehingga kebijakan impor itu malah menyengsarakan petani, karena harga dipasaran sangat murah.
“Pemerintah berdalih garam impor hanya untuk industri, sedangkan garam rakyat untuk konsumsi, tapi faktanya garam yang dijual di berbagai swalayan adalah garam impor. Jadi janganlah membuat kebijakan dengan membodohi rakyat kecil,” tandasnya.
Karena situasi mulai semakin memanas dan dikhawatirkan tidak kondusif, sehingga para petani mengusir rombongan Kemenko Perekonomian dan Perindustrian. Karena pertemuan itu dianggap bukan mencarikan solusi dengan melimpahnya stok garam rakyat namun malah menawarkan kuota impor garam. (her)
