POLITIK

Tragedi Wamena, Papua Presiden Harus Ambil Sikap Tegas

38
×

Tragedi Wamena, Papua Presiden Harus Ambil Sikap Tegas

Sebarkan artikel ini
Tragedi Wamena, warga pendatang non Papua mengungsi ke tempat yang lebih aman (ft. BBC)

 

petajatim.co, Jakarta – Peristiwa kerusuhan di Wamena tanggal 23 september 2019 yang lalu masih menyisakan duka dan trauma yang mendalam bagi rakyat Papua. Pun demikian, duka juga mencabik hati nurani kita atas wafatnya 32 orang pendatang di Papua, yakni terdiri dari 10 orang warga Padang, Sumatera Barat dan 22 orang warga Bugis, Sulawesi Selatan.

Sangat tragis, memilukan dan menyesakan dada, karena beberapa diantaranya dibakar hidup -hidup.

” Tragedi diluar batas-batas perikemanusiaan. Ada juga korban setelah dipanah, setelah itu korbannya dibacok, dan dibakar di sebuah pasar di Wamena. Perbuatan yang sangat biadab,dan  tidak berprikemanusiaan,” ujar pengamat militer Wibisono mkepada petajatim.co, Sabtu  (28/9/2019) siang.

Wamena adalah sebuah kota kecil di wilayah Republik Indonesia, berita tentang pembantaian sadis dan keji disana seakan tertutupi oleh kejadian gerakan mahasiswa di DPR, di pusat ibukota Jakarta. Pejabat terkait seakan bungkam dengan tragedi memilukan ini.

Persoalan rusuh di Wamena bukanlah suasana perang. Ketegangan di Papua selama ini membesar karena menyangkut keinginan rakyat Papua untuk menyerukan referendum, pasca kejadian insiden di Asrama Mahasiswa Papua, di Malang, dan Surabaya.

Ketika itu mahasiswa Papua diejek secara rasis dengan sebutan monyet. Akibatnya, rakyat Papua bangkit dan bergerak di seluruh tanah mereka, dengan menyuarakan merdeka yang dinilai ditunggangi asing.

” Tapi kenapa kalau ada menyangkut pihak asing aparat kita justru lemah, sedangkan menghadapi demo adik-adik mahasiswa sangat represif? Biarlah rakyat yang menilai,” tegas Wibi yang geram atas tragedi di Papua ini.

Selain itu, kebencian rakyat Papua selama ini sebenarnya bersumber dari kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi asli, makanya disaat masalah rasis ini mencuat bulan lalu di asrama mahasiwa Papua di Surabaya dan Malang, menjadi pemicu yang menggerakkan pembangkangan rakyat di Papua.

Saat ini stabilitas keamanan dan politik di Papua mencapai titik terendah. Instabilitas Papua harus di sikapi dengan tegas tapi persuasif, tindak tegas bagi perusuh dan persuasif bagi aksi demo yang murni menyuarakan suaranya.

Panglima TNI dan Kapolri telah datang ke Papua. Targetnya, Panglima TNI dan Kapolri dapat meredam gerakan -gerakan perlawanan rakyat Papua, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Namun, belum sebulan dari kunjungan kedua pimpinan aparatur keamanan ini ke Papua, tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan terjadi di Wamena.

“Kerusuhan di Wamena yang berkarakter kebencian terhadap masyarakat pendatang ternyata tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat keamanan,” kata Wibi.

Kejadian kerusuhan di Wamena ini bisa dibilang kecolongan, aparat keamanan gagal mengantisipasi kejadian ini.

” Atas kejadian ini, timbul pertanyaan, apakah masih ada perlindungan dari negara kepada warga negaranya?,Bagaimana negara memberikan kepastian atas nasib orang orang non Papua di tanah Papua?”  tanya wibi.

Kebencian rakyat asli Papua atas pernyataan rasis yang mereka terima dari segelintir orang di Malang dan Surabaya, tidak boleh serta merta mengantarkan mereka membenci orang-orang non Papua di sana. Sebab, orang-orang Indonesia yang pergi ke Papua bukanlah kelompok bersenjata maupun kelompok pembenci rakyat Papua, mereka adalah orang orang yang mencari rejeki dan usaha yang tidak mengenal batas wilayah RI.

“Dengan kejadian pembantaian etnis non asli Papua, yang terjadi di Wamena, Presiden Jokowi tidak boleh mentolerir pembantaian ini, masalah horizontal dapat didekati dengan berbagai dialog, namun pembantaian etnis haruslah dilakukan dengan kekuatan aparat keamanan negara. TNI harus memperkuat Polri ,“at all force dan at all cost”, langkah inilah yang harus segera dilakukan aparat keamanan negara,” pungkas Wibisono.

(jok/red)