UKM

Komisi II DPRD Sampang Sebut Pembinaan UKM – IKM Tak Optimal

32
×

Komisi II DPRD Sampang Sebut Pembinaan UKM – IKM Tak Optimal

Sebarkan artikel ini
Salah satu UKM sedang memajangkan produknya

petajatim.co, Sampang – Usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) di kabupaten Sampang terus mengalami pertumbuhan. Setiap tahun jumlah kelompok usaha tersebut terus bertambah.

Sayangnya, selama ini program pembinaan dan pelatihan kepada kelompok usaha tidak maksimal. Pasalnya, tidak semua kolompok tersentuh pembinaan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang, Alan Kaisan, menyampaikan, kelompok UKM – IKM di Kota Bahari cukup banyak. Tak sedikit produk unggulan khas daerah yang sudah dikenal dan diminati masyarakat. Misalnya, batik, kerajinan tangan, makanan dan minuman (mamin), dan semacamnya.

Tapi, potensi tersebut tidak ditopang dengan pembinaan dan pelatihan yang cukup kepada pelaku usaha. Sehingga, usaha itu sulit untuk bisa maju dan berkembang.

“Menghidupkan dan memajukan UKM – IKM itu merupakan salah satu cara mencegah terjadinya turbulensi ekonomi global,” katanya. Senin (11/11/19).

Politikus Partai Gerindra itu menilai bahwa, selama ini dinas terkait kurang serius menjalankan program pembinaan dan pelatihan kepada kelompok UKM – IKM. Indikasinya, usai pelatihan, tidak ada tindak lanjut dan kejelasan program. Jadi, meski sudah mengikuti pelatihan, pelaku UKM dan IKM masih sulit mengembangkan usaha.

”Seharusnya setelah pelatihan ada tindak lanjut berupa pengarahan dan pendampingan agar program yang dijalankan betul-betul bermanfaat bagi pelaku UKM dan IKM,” kritiknya.

Selain itu, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan juga kurang progresif. Sebab, tidak semua kelompok bisa mengikuti pelatihan. ”Kelompok yang ikut pelatihan itu-itu saja. Tidak pernah berubah. Begitu juga dengan pemberian bantuan alat produksi, tidak banyak berubah,” bebernya.

Alan menilai, tidak maksimalnya pembinaan bagi kelompok usaha disebabkan beberapa faktor. Antara lain, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) serta Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang tidak bersinergi dalam melakukan pembinaan.

Sering terjadi ketidaksinkronan dan tumpang tindih program antar dinas tersebut. Misalnya, saat menentukan produk unggulan yang akan dipasarkan. Dinas sama-sama mengklaim bahwa produk tersebut merupakan hasil kelompok binaannya.

“Seharusnya, semua program mengenai UKM – IKM itu ditangani satu dinas agar hasilnya maksimal,” ucapnya.

“Pelaku usaha juga akan tidak kebingungan ketika ingin berkonsultasi dan mengajukan permohonan bantuan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Perindustrian Disperdagprin Sampang, Imam Rizali menyatakan, program pembinaan kepada kelompok usaha berjalan dengan baik. Pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan peningkatan kelembagaan, kualitas produk, dan pemasaran berbasis digital.

”Kami hanya membina kelompok IKM. Sementara pembinaan untuk kelompok UKM merupakan kewenangan diskumnaker,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, diskumnaker Sampang Mada Ningsih mengklaim, program pembinaan kepada semua kelompok usaha, baik UKM maupun IKM, sudah maskimal. Pihaknya membina semua kelompok usaha yang ada.

Pembinaan berupa peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pengetahuan dan wawasan berwirausaha, serta bantuan permodalan usaha melalui pinjaman dana bargulir dan kredit usaha rakyat (KUR).

”Semua kelompok UKM – IKM kami bina dan bantu. Mulai SDM, manajemen usaha, pengelolaan keuangan, kualitas produk, hingga pemasaran,” pungkasnya. (nal/her)