PETAJATIM.co, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendapatkan bantuan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 27,4 miliar 2020 dari Kementerian Keuangan RI. Bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi.
Namun bantuan Dana insentif Daerah (DID) tersebut mendapat sorotan tajam dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Pasalnya dalam penyalurannya ditenggarai tidak transparan.
Sorotan itu di sampaikan oleh Mahmudi anggota Komisi A dan H Subeidi Komisi D dari Fraksi Keadilan Sejahtera Hati Nurani, DPRD Bangkalan.
Dikatakan Mahmudi, dana miliaran yang dikelola pemkab tersebut hingga Maret 2021 dinilai tidak transparan dan tidak efektif dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
“Sejauh ini Bupati Bangkalan tidak pernah membahas terkait realisasi Dana Insentif Daerah. Bahkan kami meminta kepada Timgar supaya meminta data yang disampaikan ke pusat seperti yang di amanah oleh PMK no 87 maupun PMK no 114, namun sampai detik ini belum dikasih,” ungkap Mahmudi didampingi H. Subeidi usai rapat paripurna, Rabu (24/3/2021).
Masih kata Mahmudi, bahkan pihaknya sudah meminta data rincian penggunaan DID ini yang untuk percepatan pemulihan ekonomi apa saja dan berapa. Sedangkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) siapa saja by name by adres nya, sebab semua harus jelas karena masuk APBD namun sampai sekarang belum di jawab apalagi datanya.
Oleh karena itu atas ketidak transparan nya penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tersebut, Mahmudi meminta agar pemerintah daerah kabupaten Bangkalan lebih meningkatkan kembali kinerjanya serta lebih transparan dalam penggunaan anggaran.
“Harapan kami agar hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah kabupaten Bangkalan, agar tahun depan tidak terulang kembali, serta lebih transparan dalam penggunaan anggaran pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Jamal
Editor : Heru
