PETAJATIM.co, Bangkalan – Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Moh. Zainul Qomar dinilai tidak profesional sebagai pejabat publik. Hanya gara-gara pemberitaan tunjangan sertifikasi guru yang hilang pada 2020 lalu, wartawan yang menulis berita tersebut diblokir nomor handphonenya.
Sejumlah nomor WhatsApp wartawan yang menulis pemberitaan tunjanga sertifikasi guru yang hilang satu bulan pada triwulan keempat di tahun 2020 tidak bisa menghubungi kontak WA Zainul Qomar karena telah diblokir.
Salah satu wartawan dari Media online inisial HR yang telah di blokir nomor WhatsApp nya merasa heran atas tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Disdik tersebut, pasalnya menurut HR tidak pernah ada permasalahan sebelumnya.
“Saya heran, sebelumnya tidak ada permasalahan apapun, saya hanya konfirmasi terkait keluhan guru yang tidak ada kejelasan dari Dinas Pendidikan tentang tunjangan sertifikasi hilang satu bulan. Setelah berita saya tayang kemarin kemudian dishare ke pak Qomar awalnya masih centang biru dua, tapi hari ini saat ingin konfirmasi kembali untuk berita lanjutan, tiba-tiba WA nya hanya centang satu dan foto profilnya sudah tidak tampil lagi,” ujar HR dengan nada heran. Rabu (21/4/2021).
Untuk memastikan nomor WA nya di blokir atau tidak oleh Sekretaris Disdik, ia mencoba menanyakan ke salah satu teman yang sama-sama mempunyai kontak WA pejabat itu.
“Setelah saya lihat di WA teman saya ternyata foto profil pak Qomar masih terlihat, namun di WA saya malah tidak ada,” ucapnya.
Menyikapi tindakan pejabat itu, dia sangat menyayangkan karena terkesan tidak kooperatif terhadap jurnalis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan berita yang informatif.
Adanya pemblokiran nomor WhatsApp terhadap wartawan oleh sekretaris Dinas Pendidikan mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi D DPRD Bangkalan sebagai mitra kerjanya.
“Sungguh sangat disayangkan jika memang benar ada pemblokiran nomor WhatsApp terhadap wartawan, karena bagi kami wartawan ini adalah bagian juga dari mitra kami,yang mana fungsinya juga sebagai kontrol sosial. Saran kami bangunlah komunikasi yang baik agar tercipta sinergitas yang baik antara pejabat pemerintah daerah dengan para jurnalis,” tukas H. Subeidi dari Fraksi Keadilan Sejahtera Hati Nurani.
Penulis : Jamal
Editor : Heru
