PETAJATIM.co, Sampang – DPRD Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna dengan agenda nota Penjelasan Bupati Terhadap 2 Raperda dan nota Penjelasan Pengusul Terhadap 4 Raperda Inisiatif serta Penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2022 di ruang Graha Paripurna, Senin (26/6/2023).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sampang Fadol. Para wakil pimpinan dan anggota DPRD juga hadir. Hadir pula Bupati Slamet Junaidi, Wabup Abdullah Hidayat, unsur forkopimda, pejabat Sekkab, Kepala OPD, dan seluruh Camat.
Ketua Panja LHP BPK Ubaidillah menyampaikan, Panja DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati Sampang beserta seluruh jajarannya karena telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) ke lima atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
“Meski begitu tetap diperlukan adanya tindak lanjut terkait dengan dengan hasil Pemeriksaan BPK, sesuai perintah peraturan dan perundang-undangan,” katanya.
Ubaidillah menjelaskan, ada 6 poin rekomendasi yang disampaikan Panja kepada Bupati terkait LHP BPK tahun 2022. Di antaranya, Penataan Aset, Peningkatan PAD, Pengembalian kelebihan bayar Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang melaksanakan proyek konstruksi, salah satunya proyek JLS dan proyek di Dinas Pendidikan, yang totalnya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah yang signifikan kalau dibanding dengan total pagunya.
“Dari rekomendasi tersebut sebanyak 7 OPD yang kita panggil secara berkala. Termasuk, disitu ada OPD penghasil yang punya kewenangan menarik retribusi dan Inspektorat sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK. Kemudian juga TAPD memang bagian tak terpisah dari seluruh OPD yang bisa menyelesaikan,” ujar Ubaidillah.
Berikut enam rekomendasi yang disampaikan Panja DPRD kepada Bupati Sampang terkait LHP BPK RI Tahun Anggaran 2022 :
1. Menghitung dan menganalisa kembali potensial rate yang bisa didapatkan.
2. Menata kembali target-target dan pencapaian pendapatan daerah dengan tujuan meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan sehingga hasil retribusi dan pajak semakin meningkat.
3. Sinergitas antar OPD dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sumber dan meniggalkan ego sektoral OPD.
4. Khusus permasalahan pendapatan Retribusi IMB/PBG Perumahan diperintahkan kepada OPD teknis untuk mendata kembali developer yang masih menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyelesaikan kewajiban retribusi perijinan untuk kemudian mengirimkan surat teguran kepada Developer tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemantauan follow up dari Developer, untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke Koordinator Tim LHP BPK
5. Terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya melalui teknologi melainkan harus melakukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Panja menilai adanya Potensi Pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya Alun-Alun Trunojoyo antara lain Retribusi PKL. Retribusi Persampahan dan Retribusi Parkir. Maka dari itu hendaknya Pemerintah Daerah Mengelola, menertibkan dan menentukan penarikan retribusi pada kegiatan ekonomi disekitar alun-alun trunojoyo melalui sinergitas antar OPD.
Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan pihaknya berkomitmen dan fokus menindaklanjuti serta menyelesaikan beberapa rekomendasi yang sudah direkomendasikan oleh BPK RI.
“Nggak banyak kok, ada sekitar 3 OPD yang menjadi fokus kita dan insyaallah akan segera kita selesaikan,” pungkas Bupati yang akrab disapa haji Idi.
Penulis : Zainal Abidin
