PETAJATIM.CO || Sampang – Kampanye calon bupati (Cabup) Sampang Slamet Junaidi ke pulau Mandangin menui sorotan dari kalangan DPRD. Pasalnya, kampanye cabup Incumbent di tempat tersebut diduga memanfaatkan fasilitas milik pemkab.
Dugaan itu muncul setalah vidio kampanye Slamet Junaidi di Mandangin viral di media sosial. Dalam video itu tampak dua oknum tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sampang ikut di kegiatan kampanye tersebut
Dalam video itu mereka terlihat memegang peralatan kamera yang itu diduga merupakan aset milik Diskominfo.
Anggota DPRD Sampang Abdus Salam menyayangkan keterlibatan dua oknum tenaga honorer Diskominfo yang ikut dalam kegiatan kampanye cabup Slamet Junaidi. Apalagi jika sampai memanfaatkan fasilitas milik pemkab untuk kepentingan calon.
“Kami sangat menyayangkan jika itu benar terjadi. Ini tentu menjadi catatan khusus bagi kepala Diskominfo untuk ditindaklanjuti. Seorang pimpinan harus bisa mengontrol anak buahnya. Apa jangan-jangan hal itu memang sengaja dibiarkan,” tegur Abdus Salam, Rabu (16/10/2024).
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, tidak seharusnya fasilitas pemerintah digunakan dalam momentum kontestasi Pilkada dan agenda kampanye yang dimanfaatkan untuk menguntungkan salah satu calon.
“Adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam momentum Pemilu khusus dalam kontestasi dan agenda kampanya dilarang oleh undang-undang. Fasilitas yang dimaksud meliputi segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD,” terang Abdus Salam.
Saat dikonfirmasi, Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat mengaku belum menerima laporan terkait keterlibatan anak buahnya dalam kegiatan kampanye di pulau Mandangin tersebut.
“Kalau informasi itu benar berarti mereka sudah melangkahi saya sebagai atasannya. Dan pasti akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Pihaknya juga mengatakan keterlibatan dua tenaga honorer di instansinya dalam kegiatan kampanye tersebut diluar sepengetahuannya. Termasuk penggunaan fasilitas yang diduga milik dinas.
“Kalau kami tahu, tidak mungkin diizinkan. Karena itu melanggar ketentuan dan undang-undang,” kata Amrin.
