petajatim.co, Sampang – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang, Alan Kaisan menuding, pengelolaan data kemiskinan yang amburadul menjadi pemicu bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Indikasinya adalah warga miskin seharusnya berhak menerima bantuan, ternyata banyak yang tidak tersentuh program tersebut.
Mantan aktivis itu mengatakan, setiap tahun pemerintah mengucurkan dana dalam program bansos. Tapi faktanya, program pengerasan kemiskinan tersebut tidak menyentuh pada subtansi permasalahan, pasalnya masih banyak ditemukan warga miskin sama sekali tidak pernah menerima bantuan itu.
Contoh kasus ia membeberkan yang dialami Ibu Sukiya dan Ardiyah warga dusun Tejate, Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates. Bahkan juga nenek Nur Haryati warga Desa Banjar Tabulu, Camplong yang sempat dikunjungi langsung oleh Bupati Sampang H Slamet Junaidi. Hingga membuat orang nomor satu di Sampang meradang karena tidak ada perhatian dari dinas terkait.
“Artinya selama ini program bansos di Sampang tidak tepat sasaran. Salah satu pemicunya karena data kemiskinan amburadul,” tuding Alan, Minggu (03/05/2020).
Menurut Alan, data kemiskinan yang menjadi rujukan pemerintah memberi bantuan perlu dicermati ulang. Sebab, sampai saat ini masih banyak warga miskin di Kota Bahari yang luput dari perhatian pemerintah. Entah itu ada unsur kesengajaan dari oknum aparat atau memang keteledoran data basenya.
Ia menekan seharusnya semua warga miskin bisa menerima bantuan sosial (bansos). Baik yang bersumber dari pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) apalagi dari pemerintah daerah. Misalnya bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan semacamnya.
Tanpa tendeng aling-aling dia mengungkapkan, bahwa data kemiskinan yang dikelola pihak Dinas Sosial (Dinsos) Sampang amburadul. Sehingga ia meminta kepada Pemkab untuk melakukan perbaikan, verifikasi dan validasi data. Harapannya, data tersebut benar-benar objektif.
“Kami meminta agar Dinsos memiliki database kemiskinan sendiri, sehingga betul-betul objektif dan semua bantuan pemerintah tepat sasaran,” pintanya.
Politikus asal Kecamatan Kedungdung itu, mendesak agar dinas terkait melakukan evaluasi secara keseluruhan di program bansos. Mulai dari proses pendataan warga, pengajuan hingga realiasi bantuan. Harapannya, agar program tersebut benar-benar sesuai harapan dan tepat sasaran.
Ia meminta dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang bisa lebih maksimal dalam melakukan pendataan warga miskin.
Dinas jangan hanya duduk manis menunggu data dari pendamping dan desa. Tapi harus turun kelapangan dan lakukan monitoring guna memastikan apakah data yang masuk itu sudah sesuai atau tidak.
“Kami yakin kalau pendataan calon penerima itu dilakukan dengan maksimal. Maka hasilnya akan baik dan sesuai harapan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinsos Sampang, Nasrun mengatakan, penerima bantuan sosial harus masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). Jika ada perbaikan data, bisa dilakukan mulai dari tingkat desa.
Nasrun menjelaskan, perbaikan data yang dinilai kurang tepat bisa dilakukan melalui musyawarah desa yang dipimpin langsung Kepala Desa (Kades). Tokoh masyarakat harus diundang dalam musyawarah itu. Hasilnya diberikan kepada petugas fasilitator sistem informasi kesejahteraan sosial di desa.
Kemudian, data itu dikirim ke koordinator kecamatan dan diteruskan ke kabupaten. Lalu, dari kabupaten dilanjutkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).
“Hasil pendataan itu kita menunggu keputusan Kemensos,” tandasnya. (nal/her)
