PERISTIWA

Atap Kantor Ambruk, Kepala DKP Sampang Berkilah Minim Dana Pemiliharaan

70
×

Atap Kantor Ambruk, Kepala DKP Sampang Berkilah Minim Dana Pemiliharaan

Sebarkan artikel ini
Kondisi ruangan Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sampang yang ambruk.

petajatim.co, Sampang – Para pegawai di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sampang, dikejutkan dengan peristiwa amburuknya atap ruang kerja bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kamis (20/2/2020).

Pantauan petajatim.co, atap ambruk secara keseluruhan hingga mengakibatkan ruangan tersebut berantakan. Kerangka atap yang terbuat dari besi galvalum patah dan bergelantungan.

Sejumlah peralatan seperti komputer, AC, dan kursi yang ada di dalam ruangan itu juga ikut rusak karena tertimpa reruntuhan atap.

Kepala DKP Sampang Sri Wahyuni menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.30. Untungnya dalam peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban karena semua pegawai lagi bertugas di lapangan. Hanya saja, hampir semua barang dan peralatan di ruangan itu rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi.

“Saat kejadian ruangan itu kosong dan tidak ada orangnya,” tutur Sri Wahyuni.

Ia memaparkan, kantor DKP dibangun pada 2016 lalu dengan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pihaknya mengaku tidak tahu apa penyebab ambruknya atap di ruang tersebut. Apalagi sebelumnya tidak ada tanda-tanda kerusakan.

“Sebenarnya bangunan kantor ini masih masuk katagori baru, selama ini program pemeliharaan hanya berupa pengecetan tembok. Karena anggaran pemeliharaan gedung kantor minim,” katanya.

Dengan kejadian tersebut, pihaknya akan segera memberikan laporan secara resmi kepada Bupati H. Slamet Junaidi, dan Badan Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang.

“Semoga bisa segera ada tindak lanjut dan perbaikan,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki saat ditemui di lokasi mengatakan, secara teknis bangunan kantor DKP sudah melewati masa pemeliharaan. Artinya perbaikan bangunan sudah menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah.

“Kerusakannya masuk katagori sedang. Tapi kami akan melakukan pendataan aset yang rusak dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan,” ujar Bambang.

Saat disinggung apakah kerusakan tersebut disebabkan karena faktor kualitas bangunan? Bambang tidak berani mengambil kesimpulan. “Kalau itu menjadi ranah bidang teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang,” pungkasnya. (nal/her)