HUMANIORA

Bupati Sampang Bantu Biaya Operasi Fahri Bocah Tanpa Anus Asal Baturasang

42
×

Bupati Sampang Bantu Biaya Operasi Fahri Bocah Tanpa Anus Asal Baturasang

Sebarkan artikel ini
Bupati Sampang H Slamet Junaidi bersama Forkopimda saat mengunjungi Fahri bocah tanpa anus

PETAJATIM.co, Sampang – Fahri (6) anak tidak mempunyai anus asal Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan itu akhirnya bisa bernafas lega. Mengingat Bupati Sampang H Slamet Junaidi akan membantu semua biaya operasi terhadap bocah yang mengalami kelainan bawaan sejak bayi tersebut.

Fahri yang ditinggal pergi ibunya karena meninggal dunia, sehingga terpaksa di rawat seorang diri oleh ayahnya. Dengan kondisi ekonomi yang serba susah, tentu saja orang tua Fahri tidak mempunyai biaya untuk operasi kelainan bawaan yang diderita anaknya itu.

Mendengar informasi anak tanpa anus namun tidak bisa berobat karena terbentur biaya, Bupati Sampang, H Slamet Junaidi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi rumah anak malang tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya berupaya dan memastikan bahwa Fahri akan segera di operasi, agar kondisi kesehatannya bisa kembali normal seperti anak-anak pada umumnya.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya. Untuk memastikan mengenai jadwal operasi Fahri, jadi kita tinggal menunggu informasi dari pihak rumah sakit,” ujar Slamet Junaidi, Kamis (7/5/2020).

Sebelumnya Fahri sudah dilakukan operasi, namun untuk operasi kedua masih butuh waktu sekitar 6 bulan dari operasi yang pertama.

“Kita akan upayakan bantu Fahri, dia adalah bocah piatu dan dipastikan keluarganya juga akan mendapatkan bantuan program sosial,” tukasnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades) Baturasang agar Fahri dan keluarganya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT. Karena mereka adalah warga yang benar-benar tidak mampu dan layak seauai ketentuan dan aturan.

“Jadi saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar bersenergis, nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), dalam melakukan pendataan harus benar-benar valid sehingga bantuan tepat sasaran,” tegasnya. (tricahyo/her)