KESEHATAN

Dampak Pandemi Covid-19, Program Posyandu di Sampang 3 Bulan Tidak Jalan

96
×

Dampak Pandemi Covid-19, Program Posyandu di Sampang 3 Bulan Tidak Jalan

Sebarkan artikel ini
Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang.

PETAJATIM.co, Sampang – Program Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Sampang tidak bisa dilaksanakan, hal itu akibat dari wabah Covid – 19 karena masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yakni Physical Distancing dan Social Distancing.

“Pada dasarnya program posyandu sangat penting untuk mendeteksi dini kesehatan balita, ibu hamil dan stunting. Namun penanganan wabah Corona lebih diprioritaskan dan tenaga kesehatan disibukkan dengan penanganan virus yang menjadi pandemi tersebut , sehingga hampir 3 bulan pelaksanaan program posyandu tidak dilakukan,” jelas Dwi Herlinda Lusi Harini, Kasi KGM Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Selasa 23/6/2020.

Ia menerangkan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

“Posyandu tidak dilaksanakan sebagai upaya tindakan pencegahan agar balita serta ibu hamil tidak tertular Corona Virus dengan kegiatan yang bepotensi berkumpulnya banyak orang,” ungkapnya.

Namun meski tidak dilaksanakan Program Posyandu dimasa pandemi ini tingkat angka stunting ada penurunana berdasarkan lokusnya.

Kemudian Dwi Herlinda menambahkan, dalam upaya penanganan stunting di kabupaten Sampang pihaknya dibantu dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Sampang, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Akama, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) dan Dinas Perikanan.

“Kami dari Dinkes hanya mengerjakan 30% dari kegiatan tersebut, “imbuhnya.

Menurutnya, tidak dilaksanakan posyandu bukan berarti pihaknya tidak peduli terhadap layanan ibu hamil, tapi tetap memberikan layanan dalam upaya menurunkan angka stunting dengan cara memberikan imbauan untuk segera datang ke pelayanan kesehatan disaat keadaan darurat.

“Tentunya kami akan memberikan pelayanan dengan melaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan memberikan susu BMP kepada balita yang kurang gizi,” tukasnya. (tricahyo/her)