PETAJATIM.co, Sampang – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang tidak bisa ikut campur dalam persoalan ongkos tukang proyek rehab ruang kelas SD Negeri Morbatoh 2 Kecamatan Banyuates yang sudah hampir satu tahun ini belum dibayar oleh pelaksana.
Disdik menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pelaksana proyek untuk segera diselesaikan. Tujuannya, agar masalah itu tidak terus berlarut-larut apalagi sampai berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut.
“Kami tidak ada kaitannya dengan proyek itu. Jadi kami tidak bisa ikut campur soal ongkos tukang dan semacamnya. Itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaksana. Kami minta, tolong persoalan ini segera diselesaikan,” kata Plt Kepala Disdik Sampang Nor Alam, Selasa (24/11/2020).
Nor Alam mengatakan, pada 2019 lalu ada 32 SD dan SMP Negeri di Kota Bahari yang mendapat program bantuan rehab atau perbaikan Sarana prasarana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Salah satunya, SD Negeri Morbatoh 2 Banyuates.
Sekolah penerima program rehab ditentukan berdasarkan Data okok pendidikan (Dapodik). Meski demikian, pihaknya mengaku tidak mengetahui siapa pelaksana proyek tersebut. Sebab, dari awal lembaganya memang tidak dilibatkan.
Semua tahapan program mulai dari perencanaan hingga realisasi langsung ditangani pemerintah pusat. Pengawasan proyek dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa timur. Sementara, untuk berita acara penyerahannya dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang.
“Kalau tidak salah setiap sekolah itu menerima bantuan Rp 1 miliar. Dana itu digunakan untuk rehab sarpras, pembangunan ruang kelas baru (RKB), MCK, paving halaman, pemasangan lampu penerangan dan bangunan tembok sekolah,” terang Nor Alam.
Sementara itu, Munada selaku kepala tukang proyek rehab SD Negeri Morbatoh 2 menyayangkan sikap Disdik Sampang yang terkesan kurang peduli terhadap persoalan yang terjadi. Padahal permasalah ini berkaitan dengan lembaga pendidikan.
“Total biaya ongkos tukang Rp 60 juta ditambah hutang di toko bangunan Rp 15 juta. Jadi semuanya Rp 75 juta. Kalau tidak berharap bantuan dari pemerintah, mau minta tolong kesiapa lagi,” katanya bernada kecewa.
Munadah mengaku tidak bermaksud meminta agar disdik membayar ongkos tukang rehab sekolah tersebut. Tapi minimal ada upaya dari dinas untuk menjembatani pihaknya bertemu dengan Sukirno atau Nasir (pemborong). Sehingga permasalahan ini bisa cepat selesai.
Ia menuturkan, bukan sekali dua kali pihaknya menghubungi Sukirno atau Nasir untuk menanyakan ongkos tukang dan hutang material proyek. Beberapa upaya sudah dilakukannya termasuk mendatangi rumah Kirno di Kedungdung. Akan tetapi belum juga membuahkan hasil.
“Sukirno dan Nasir saling bersilat lidah. Kata Sukirno ongkos tukang dan hutang toko sudah diberikan ke Nasir sementara Nasir mengaku belum menerima uang dari Sukirno,” tuturnya.
Warga Desa Morbatoh itu mengatakan, pekerjaan proyek rehab SD Negeri Morbatoh 2 didapatkannya bukan dari tangan ketangan. Ia dipercaya Sukirno untuk mengerjakan proyek tersebut sampai tuntas. Namun tanpa diduga ongkos tukang sebesar Rp 60 juta dan hutang di toko bangunan Rp 15 juta sampai saat sekarang belum dibayar oleh Sukirno.
“Uang Rp 60 juta itu bukan bayaran saya saja. Tapi untuk 12 orang pekerja. Sebagai rakyat kecil kami sangat berharap dinas bisa membantu menyelesaikan persoalan ini, apalagi menurut informasi yang diterima Sukirno itu merupakan keluarga dari salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Sampang,” pungkasnya.
Penulis : Zainal Abidin
Editor : Heru
