petajatim.co, Sampang – Ketua DPRD Sampang Fadol menegaskan, langkah yang akan diambil oleh legislatif terkait dengan polemik program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) 2019, masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Sampang.
Namun, pihaknya telah menyepakati untuk segera melakukan rapat internal di kalangan pimpinan DPRD, guna menentukan rekomendasi kepada Jatim Corruption Watch (JCW) dan Lasbandra sebagai LSM yang menyoroti pelaksanaan program ADK yang menuai masalah tersebut.
“Rapat internal itu untuk menindaklanjuti hasil laporan masyarakat. Mengigat beberapa kali audiensi yang telah dilakukan ternyata tidak menghasilkan solusi,” kata Fadol usai memimpin rapat Paripurna di gedung DPRD, Senin (3/2/2020).
Ia mengatakan, polemik yang terjadi di program ADK 2019 menjadi atensi khusus DPRD. Sehingga pihaknya berupaya mengurai permasalahan yang ada dan mencari solusi yang baik dengan memfasilitasi pengaduan dan audiensi.
Menurut dia, polemik ADK hingga kini belum menemukan kesimpulan, penyebabnya Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum bisa menunjukkan data ADK yang diminta.
Seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Pertanggung jawaban (SPj), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) pengawas serta rekanan.
“Sampai saat ini data yang kami terima dari Camat hanya data lokasi proyek, dan CV atau rekanan yang mengerjakan. Namun data RAB dan SPj belum kita terima,” terang Politikus PKB itu.
Meski begitu, DPRD tidak bisa memaksa agar Camat menyerahkan data tersebut. Mengingat ADK merupakan program baru yang dijalankan pemerintah dan di Sampang belum ada peraturan daerah (Perda) tentang ADK, sehingga program ADK masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Kita tunggu saja bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua LSM JCW Sampang, H. Tohir berharap agar audit yang dilakukan Inspektorat terhadap program ADK 2019 dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Sebagai rakyat biasa kami memang belum bisa berbuat banyak untuk Sampang. Tapi percayalah upaya yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk mengawal program pembangunan sebagai pondasi awal kemajuan Sampang yang kami cintai,” pungkasnya. (nal/her)
