PETAJATIM.co, Sampang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang akan segera merealisasikan pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan panjang mencapai 7,40 kilometer (km).
Proyek tersebut akan dikebut dengan sumber pendanaan dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastructure (SMI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bergerak memberikan pinjaman non Bank dalam rangka Pembangunan.
Nilai pinjaman untuk kegiatan pembangunan infrastruktur itu di estimasikan sebesar Rp 204,5 miliar. Namun kepastiannya setelah April mendatang, karena masih menunggu Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Daerah.
“Saat ini kita telah membebaskan lahan untuk proyek jalan tersebut. Bahkan pihak PT Garam Persero juga sudah mengizinkan dipinjam pakai lahannya yang terkena kegiatan proyek JLS tersebut,” ungkap Bupati Sampang H Slamet Junaidi, saat membuka Musrenbang RKPD dan Perubahan RPJMD 2019-2024, di Pendopo Trunojoyo, Rabu (24/3/2021).
Menurut orang nomor satu dibirokrasi Sampang itu, pembangunan infrastruktur JLS tersebut harus menjadi perhatian bersama oleh semua pihak. Mengingat jalur itu akan menjadi urat nadi baru perekonomian di Kabupaten Sampang.
“Selain itu juga berfungsi dalam pengembangan kota, sekaligus mengurangi beban jalan dari kendaraan-kendaraan berat yang masuk ke jantung kota,” paparnya.
Selain penuntasan pembangunan JLS, beberapa pekerjaan rumah yang juga menjadi skala prioritas antara lain, Pipanisasi Sumber Payung, pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Ketapang, penanganan banjir/normalisasi Kali Kemuning, pembangunan Sport Center, pembangunan agropolitan dan normalisasi Waduk Klampis.
“Jadi prioritas kita 2022 nanti adalah peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur, terutama jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan maupun antar desa. Karena jalan kabupaten berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi, tentunya akan kita utamakan dengan memperhatikan kondisi aktual tingkat kerusakan saat ini,” tandas H Idi.
Sementara itu Ketua DPRD Sampang, Fadol dalam penyampaian pokok-pokok pikirannya dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permindagri) No. 45/2010 yang menyebutkan ada 4 pola pendekatan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
“Antara lain melalui pola pendekatan teknokratis, pastisipatif, politis, pendekatan top down dan botton up,” urai Fadol.
Dalam kesempatan itu legislator dari Fraksi PKB itu menyinggung pembangunan terminal Trunojoyo agar segera direalisasikan, karena kondisi terminal lama sudah tidak layak lagi untuk digunakan.
“Pekerjaan besar yang cukup mendesak adalah penyelesaian pembangunan Jembatan Srepang (Sreseh-Pangerangan). Mengingat pembebasan lahannya sudah dianggarkan sejak era Bupati Noer Tjahja, namun hingga kini masih saja belum tuntas,” tandasnya.
Hadir pada acara tersebut Kepala Bakorwil, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz, Dandim 0828 Letkol ARM Mulya Yaser Kalsum, Kepala PN Sampang, Perwakilan Kajari Sampang.
Musrenbang yang digelar secara virtual itu juga hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Sampang, Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Sampang, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Penulis/Editor : Heru
