PETAJATIM.co, Sampang – Berbicara terkait bencana alam yang sering melanda Kabupaten Sampang. Tentunya yang paling familiar adalah bencana banjir. Bencana alam yang disebabkan luapan Sungai Kamoning itu seakan tidak bisa lepas dan menjadi ciri khas dari daerah yang dijuluki Kota Bahari, Senin (14/12/2020).
Bulan ini, sudah tiga kali banjir melanda Kota Sampang. Pertama, pada Rabu (10/12) sampai Sabtu (12/12). Akibatnya, aliran listrik di padam dan aktivitas perekonomian lumpuh.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang. Sedikitnya ada enam desa dan lima kelurahan di Sampang yang merupakan langganan banjir antara lain, Desa Kamuning, Pangilen, Banyumas, Tanggumong, Pasean, dan Panggung. Untuk kelurahan meliputi Kelurahan Dalpenang, Rongtengah dan Gunung Sekar.
Banjir terparah terjadi pada Februari 2016 lalu, ribuan rumah di 13 kelurahan dan desa di Kecamatan Kota terendam banjir. Bahkan akibat ketinggian dan derasnya arus air saat itu menyebabkan kapal penumpang ke Pulau Mandangin yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanglok terseret arus sampai ke daratan. Sementara, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar.
Sebaliknya, saat kemarau melanda bencana kekeringan juga menjadi momok bagi masyarakat Sampang. Tahun ini yang paling parah, banyak desa yang terdampak kekeringan. Jumlahnya mencapai 87 desa tersebar di 13 kecamatan.
Setiap tahun, pemerintah mengeluarkan dana ratusan juta dalam program bantuan droping air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Setiap desa mendapat jatah lima ribu liter air bersih.
Sejumlah kalangan mengatakan, siapapun yang menjadi Bupatinya Sampang tidak akan pernah bisa lepas dari bencana banjir. Hal itu disebabkan karena letak geografis wilayah perkotaan 0,8 meter di bawah permukaan air laut serta upaya penanggulangan bencana yang dilakukan tidak maksimal.
Namun statement tersebut, sepertinya tidak relevan dengan program pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang selama dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.
Sejak 2017 pemerintah melaksanakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Mulai dari pembangunan reservoir, normalisasi dan penguatan tebing sungai Kali Kamoning, instalasi rumah pompa dan pintu air hingga rencana proyek sodetan yang ditaksir akan menelan anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun.
Terdapat 80 titik reservoir atau tempat penampungan air yang sudah dibangun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Kamoning tepatnya di Kecamatan Robatal, Kedungdung dan Karang Penang. Selama ini infrastruktur tersebut dikelola oleh Dinas PUPR Sampang.
Proyek normalisasi dan penguatan tebing sungai Kali Kamoning dilaksanakan secara muliti years contract sejak 2017 – 2019. Proyek itu menelan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 155 miliar. Perinciannya, pada 2017 dianggarkan Rp 4,9 miliar, 2018 Rp 30 miliar dan di tahun 2019 Rp 149 miliar.
Proyek itu dikerjakan oleh PT Rudy Jaya dan PT Jati Wangi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 149 miliar. Pengerjaan normalisasi sepanjang 4,2 kilometer itu meliputi pekerjaan mobilisasi, tanah, pemancang, dan beton cupping.
Kemudian, proyek pembangunan instalasi rumah pompa juga dikerjakan pada 2017 lalu, Ada lima rumah pompa yang dibangun. Total anggarannya mencapai Rp 49.968.800.000. Akan tetapi, hingga kini infrastruktur tersebut belum maksimal untuk mencegah terjadinya luapan sungai atau banjir.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi Gerinda DPRD Sampang Alan Kaisan mengatakan, program penanggulangan banjir tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan proyek normalisasi dan rumah pompa. Mengingat, proyek tersebut masih dalam tahap evaluasi hingga 2022 mendatang.
Alan mendesak agar Pemkab bisa segera membangun waduk atau penampungan besar di Kecamatan Robatal dan Kedungdung. Sebab, di wilayah tersebut banyak sungai besar yang airnya bermuara ke Kali Kamoning.
“Kalau air sungai bisa ditampung otomatis debit air yang masuk ke Kali Kamoning tidak banyak” katanya.
Menurut dia, pembangunan waduk penting segera dilakukan agar banjir bisa diminimalisir. Karena selain berfungsi untuk mengendalikan banjir, air waduk bisa dialirkan ke area persawahan terutama saat musim kemarau tiba dan warga kesulitan mendapatkan air.
“Saat musim hujan Sampang kebanjiran. Sebaliknya saat kemarau mengalami kekeringan, jalan keluarnya itu harus membangun waduk besar,” paparnya.
Gambaran tentang program pengendalian banjir agar bisa selaras dan seirama dengan penanggulangan kekeringan sudah disampaikan dalam kegiatan rapat dengan dinas terkait maupun di rapat paripurna.
Di Robatal dan Kedungdung itu banyak sekali lahan yang berada di titik cekungan. Tinggal sekarang bagaimana Pemkab mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemprov dan pusat untuk membangun waduk.
“Untuk membangun waduk besar itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 – 20 miliar. Tentunya itu tidak bisa diambilkan dari APBD kabupaten,” kata tim Banggar DPRD itu.
Ia menambahkan, pembangunan pengendali banjir tidak akan maksimal jika tidak ditopang dengan program reboisasi lingkungan dan memperbanyak sumur resapan air hujan dan biopori.
“Banjir juga disebabkan karena faktor kerusakan lingkungan. Banyak lahan tandus sehingga air hujan tidak bisa terserap oleh tanah,” pungkasnya.
Penulis : Zainal Abidin
Editor : Heru
