PETAJATIM.co, Sampang – Kinerja Gugus Tugas Kabupaten Sampang dalam percepatan penanggulangan Corona virus Disease (Covid-19), mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni.
Iqbal Fatoni menilai, sejauh ini Gugus Tugas tidak serius dan terkesan masih coba-coba dalam melakukan pencegahan Covid-19. Buktinya Gugus Tugas belum memiliki konsep dalam hal penanganan terhadap pasien dalam pemantauan (PDP) dan pasien positif Corona.
Kondisi tersebut terlihat dengan tindakan ceroboh petugas Satgas yang memperbolehkan seorang pasien positif corona pulang dari ruang isolasi Balai Latihan Kerja (BLK) karena di anggap sudah sembuh. Padahal hasil swab tes dari laboratorium Surabaya belum keluar, sehingga saat dinyatakan positif petugas kelabakan mengingat pasien sudah terlanjur berinteraksi dengan orang lain.
“Kami harap Gugus Tugas Covid-19 lebih serius lagi dalam melakukan pencegahan dan penanganan Corona. Jangan terkesan coba-coba agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat,” katanya, Sabtu (16/05).
Meningkatnya jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus Corona (Covid-19) di Kota Bahari harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sudah saatnya Gugus Tugas membuat konsep terkait dengan penanganan Covid-19. Yakni dengan membuat perencanaan assesment penanganan secara cepat, tepat dan efisien.
Menurut Fafan, dalam penanganan virus corona Pemkab diibaratkan sedang berperang melawan musuh. Sehingga strategi dan peralatan perang harus disiapkan dengan matang. Juga berani mengambil arah kebijakan pencegahan secara terpadu, terkoordinir dan tepat sasaran.
“Perlu ada langkah cepat dan tepat dalam penanganan Corona. Jangan sampai Gugus Tugas kelabakan dan kewalahan menangani lonjakan pasien akibat pencegahan yang tidak tepat sasaran, Apalagi sekarang Sampang sudah jadi zona merah,” katanya, Sabtu (16/05).
Politikus PPP itu mengatakan, tidak maksimalnya kinerja GugusTugas juga terjadi dalam penggunaan anggaran penanganan Covid. Misalnya anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah menelan dana Rp 850 juta. Sementara fakta di lapangan sampai saat ini ketersediaan APD di Puskesmas maupun Posko Covid terbatas. Bahkan ada relawan yang sampai membeli APD sendiri.
Kemudian, honor untuk para relawan yang sampai saat ini belum cair. Padahal itu sudah dianggarkan, Anehnya baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Dinas Sosial (Dinsos) sama-sama mengaku tidak tahu.
“Dalam rapat itu kami juga menemukan ada pengeluaran anggaran Rp 15 juta yang tidak penggunaannya. Ini kan aneh,” ucapnya heran.
Fafan menegaskan secara kelembagaan pihaknya akan mengawasi secara ketat setiap pengeluaran anggaran penanganan Covid-19. Ia tidak menginginkan anggaran sebesar Rp 137 miliar terbuang sia-sia mengigat masa pandemi Covid belum jelas kapan akan berakhir.
“Sebagai wakil rakyat kami akan mengawasi penggunaan anggaran Covid-19. Karena setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan itu harus jelas manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (nal/her)
