PETAJATIM.co, Sampang – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Madura Development Watch (MDW), Jatim Corruption Watch (JCW), Jaka Jatim dan Generasi Peduli Negeri (GPN) tergabung dalam Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (GEBUK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sampang, Selasa (09/06/2020).
Aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap DPMD yang tidak maksimal dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun anggaran 2020.
Dalam orasinya, masa menuding jika bantuan yang diluncurkan Kementerian Desa (Kemendes) itu kocar-kacir. Mulai dari carut-marutnya data penerima, penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga masih banyaknya desa yang sampai dengan hari ini belum merealisasikan bantuan tersebut.
Karena itu, Gebuk menuntut agar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Malik Amrullah mundur dari kursi jabatan karena sudah tidak becus dalam mengawal tata kelola Pemerintahan desa yang lebih baik.
Tuntutan yang lain mereka meminta agar Data penerima bantuan di setiap desa harus transparan dan bisa diakses masyarakat. Serta mendesak semua desa untuk segera menyalurkan bantuan tersebut.
Ketua LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang Moh. Sidik mengatakan, Pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia direspon luar biasa oleh pemerintah pusat.
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.
“Dalam aturan itu. Pemerintah memuat aturan padat karya tunai dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD),” terang Sidik.
Sidik menyampaikan, khusus BLT DD pemerintah memprioritaskan untuk warga miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 yang selama ini belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tapi faktanya, realisasi BLT DD di kabupaten Sampang amburadul dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang di Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Misalnya data penerima bisa dirubah sesuai dengan keinginan Kepala.desa (Kades).
Parahnya lagi, hingga kini masih ada sekitar 35 desa di Kota Bahari yang belum merealisasikan bantuan tersebut kepada masyarakat dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk di akal.
Menurut dia, terlalu banyak alasan yang digunakan pemerintah desa untuk tidak segera menyalurkan bantuan. Mulai dari data warga miskin yang tidak valid, masih kebingungan untuk menentukan warga penerima bantuan dan semacamnya. Padahal, pemerintah telah menganggarkan dana untuk program pelatihan, pembinaan dan pengawasan bagi perangkat desa terkait dengan program DD.
Pihaknya khawatir ada Kades yang dengan sengaja bermain dan memanfaatkan program BLT DD untuk kepentingan politik. Sehingga mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran.
“Kalau kata Bupati Sampang H. Slamet Junaidi ini “lagu lama kaset baru”,” ucapnya.
Pria asal Kecamatan Sokobanah itu meminta agar DPMD Sampang tegas dan sigap dalam menyikapi dan menangani semua persoalan yang terjadi dalam realisasi program BLT DD. Terutama terkait dengan permasalahan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Pemerintah memperpanjang BLT DD hingga September mendatang. Kalau masalah yang ada tidak bisa ditangani, kami minta lebih baik bapak Malik Amrullah segera mundur dari jabatan sebagai kepala DPMD,” katanya.
Sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap kinerja DPMD yang tidak maksimal. Masa menutup aksi demo dan membubarkan diri dengan cara berjalan mundur ke belakang dari trotoar hingga depan pintu gerbang kantor DPMD.
“Semoga saja dengan aksi jalan mundur ini bapak Malik Amrullah bisa mengerti, paham akan kelemahannya dan mudur dari jabatannya,” pungkasnya. (nal/her)
