petajatim.co, Sampang – Pameran pembangunan Sampang Sapolo Areh (SSA) yang digelar sejak 3 – 14 November 2019 di lapangan Wijaya Kusuma, ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan pameran dalam rangka memperingati Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Sampang Ke-396 malah menguntungkan pihak ketiga yakni Event Organiser (EO) yang mengelola seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
Ironisnya, pihak Pemkab sebagai tuan rumah hanya mendapatkan kontribusi PAD sebesar Rp 6,5 juta selama 10 hari, itupun didapat dari hasil sewa lapangan dan kebersihan lingkungan saja.
Seharusnya dalam even dengan tingkat pengunjung lumayan banyak dengan waktu cukup lama, akan memperoleh pemasukan PAD bisa lebih dari itu. Sebab, jika dirinci dari hasil sewa stand pameran yang dipatok Rp 2 sampai Rp 5 juta akan diperoleh pemasukan yang besar, namun sayangnya uang sewa stand malah masuk ke pihak ketiga atau Event Organizer (EO).
Parahnya lagi, pihak ketiga saat melakukan penarikan biaya sewa stand dilakukan tanpa ada koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemuda Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang sebagai leading sektor kegiatan tersebut.
Belum lagi masalah pengelolan parkir kendaraan di sekitar lokasi yang tidak tertata dengan baik, bahkan menimbulkan kesemrawutan. Namun karena EO DMR Production terkesan kurang profesional dalam bekerja, sehingga hal teknis lainnya malah yang mengurus permasalahan dilapangan di urus oleh Pemkab Sampang.
Plt Kepala Disporabudpar Sampang, Imam Sanusi mengatakan, PAD dari kegiatan SSA memang tidak besar. Mengingat, pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Tapi di situ ada biaya sewa stand yang dibayar masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat yang menggunakan stand kepada DMR Production. Biaya sewa rata-rata Rp 2 juta per stand, total stand sebanyak 25.
“Penentuan dan penarikan sewa stand tidak ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan kami. Semuanya langsung dibayar ke pihak ketiga,” terang Imam. Rabu (13/11/19).
Menurut dia, dari kegiatan SSA disporabudpar hanya bisa menghasilkan PAD Rp 6,5 juta yang didapatkan dari biaya sewa lapangan dan kebersihan lingkungan.
Untuk sewa lapangan Rp 500 ribu perhari. Sementara biaya kebersihan Rp 1,5 juta selama kegiatan berlangsung. Hal itu berdasarkan Peraturan daerah ((Perda) Nomor 5/2011 tentang retribusi jasa umum.
“Siapapun yang menyewa lapangan dan digunakan untuk kegiatan apa saja, biayanya tetap Rp 500 ribu per hari. Perda ini perlu direvisi agar PAD sewa lapangan bisa meningkat,” katanya.
Selain biaya sewa lapangan dan kebersihan. Pihak ketiga juga harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan lapangan yang disebabkan karena kegiatan tersebut. Ada dua titik kerusakan di landasan lari akibat truk yang mengangkut peralatan.
“Kami sudah sampaikan kerusakan itu kepada DMR Production Surabaya dan diminta agar segera diperbaiki,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan, mengatakan, meski kegiatan tersebut tidak didanai APBD bukan berarti pemkab tidak bisa menghasilkan PAD. Sebab, di situ banyak potensi PAD yang bisa dikelola. Misalnya, retribusi tempat parkir dan semacamnya.
“Kalau seperti ini jelas pemkab dirugikan,” tandasnya. (nal/her)
