petajatim.co, Sampang – Dampak penyebaran virus Covid -19 atau yang disebut dengan virus Corona mulai dirasakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Muhammad Zyn Sampang. Pasalnya sejak virus tersebut menyebar di Indonesia persediaan obat di rumah sakit plat merah itu terbatas dan jauh dari jumlah biasanya.
Direktur utama (Dirut) RSUD dr. Mohammad Zyn, Titin Hamidah mengatakan, saat ini rumah sakit mengalami kekurangan persediaan semua jenis obat. Salah satunya adalah obat untuk pasien diare.
Dalam kondisi normal, persediaan obat dari semua jenis jumlahnya hampir seribu paks. Namun sejak terjadi penyebaran virus Corona distribusi obat dari Farmasi atau pabrik menjadi berkurang dan sangat terbatas.
“Banyak pabrik farmasi yang tidak bisa menyediakan obat, karena dampak dari wabah virus corona tersebut,” katanya kepada petajatim.co, Senin (9/3/2020).
Menurut dia, meski stok obat diare minim. namun pihaknya mengaku telah menyediakan jenis obat lain yang spesifikasi dan khasiatnya sama. Sehingga pasien diare bisa tetap mendapatkan pelayanan.
“Berkurangnya persediaan obat tidak hanya terjadi di Sampang. Ternyata juga dialami rumah sakit di daerah lain,” ucapnya.
Disinggung terkait dengan dugaan pasien BPJS yang harus membeli obat di luar rumah sakit yang diungkapkan Komisi IV DPRD Sampang? Titin dengan tegas membantah tudingan miring tersebut, ia menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar. Karena selama ini pihaknya tidak pernah membeda-bedakan pelayanan antara pasien BPJS dan umum.
“Saya sudah klarifikasi ke semua petugas farmasi tentang itu, di situ ada kesalah pahaman karena yang dibeli keluarga pasien itu bukan obat, melainkan alat infus yang kebetulan stok di farmasi tidak ada jadi harus terpaksa harus beli ke apotek luar,” bantahnya.
Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPRD Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni membenarkan jika yang dibeli pasien BPJS itu bukan obat melainkan cateter untuk selang infus. Tapi apapun alasannya pihak rumah sakit seharusnya bisa mengupayakan alat tersebut.
“Semua biaya pengobatan pasien BPJS itu ditanggung pemerintah, jadi itu sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit, bukan menyuruh warga membeli sendiri,” tegurnya
Politikus PPP yang selama ini getol menyoroti pelayanan di RSUD dr. Muhammad Zyn itu mengaku banyak melihat kejanggalan dalam kinerja rumah sakit. Misalnya terkait dengan penyediaan alat kesehatan (alkes) yang semula tidak terlihat namun saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) tiba-tiba alkes tersebut sudah ada.
“Rumah sakit tidak usah main kucing – kucingan dengan legislatif, jangan main-main dalam hal pelayanan kesehatan, bagaimana mungkin Sampang akan Hebat Bermartabat kalau masyarakatnya sakit aja masih susah,” tandasnya. (nal/her)
