PETAJATIM.co, Sampang – Kebijakan pemerintah meliburkan sekolah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran (TA) 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19, berimbas terhadap keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) ditiadakan.
Dampak libur panjang tersebut berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Sampang menyebutkan bahwa hampir 70% siswa baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) tidak ada yang mendaftar.
Menurut Sekretaris Dewan Pendidikan Sampang, DR Abdurrahman, alasan orang tua murid tidak mau mendaftarkan anaknya ke SD Negeri, karena pihak sekolah masih belum membuka pembelajaran tatap muka. Sehingga sebagian orang tua terpaksa mengalihkan anaknya masuk ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan pertimbangan karena saat ini hanya MI yang sudah membuka pendidikan tatap muka.
“Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka keberlangsungan SDN di Sampang akan banyak yang kolep atau ditutup karena di tinggal siswanya,” ungkap Abdurrahman, Selasa (4/8/2020).
Ia mengatakan, ketentuan regrouping sekolah di atur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2019 di bagian Bab 3 Pasal 3 poin 8 sampai 10 berbunyi bahwa Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMP Negeri yang tidak memenuhi target minimal SDN 20 siswa dan SMPN 32 siswa dengan dua rombongan belajar harus ditutup atau regrouping.
Lebih jauh mantan aktivis itu berpendapat bahwa pembelajaran daring selama pandemi sangat tidak efektif dan membebani terutama bagi peserta didik baru. Apalagi dilihat secara geografis dan demografis Kabupaten Sampang tidak siap untuk melakukan pembelajaran daring, karena data riil menunjukan hanya sekitar 10 % sekolah yang melakukan pembelajaran daring itupun sekolah ditengah kota, sedangkan sisanya terutama sekolah yang ada di pelosok desa malah libur panjang.
“Metode pembelajaran daring tidak didukung oleh buku belajar e-book, tetapi masih menggunakan text book sehingga peserta didik masih disibukkan dengan foto kopi dan sebagainya,” terang Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Pamekasan itu.
Ia menyarankan agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sampang untuk membentuk sekolah tangguh berbasis zona hijau lingkungan. Menurutnya metode tersebut bisa sebagai model best practice untuk diterapkan dalam kondisi saat ini.
“Jangan sampai stigma negatif covid-19 akan membuat downgrade hopes dan spirit terhadap peserta didik untuk tetap belajar di sekolah. Kalau ini sampai terjadi akan membahayakan terhadap sustainability pendidikan kita,” ingatnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Nur Alam menjelaskan, sesuai dengan SKB 4 Menteri yang di tanda tangani Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, diatur juga tentang pendidikan keagamaan yang di asramakan artinya Pondok Pesantren yang diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
“Namun bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) diluar Ponpes sebagaimana yang diatur dalam SKB 4 Menteri tersebut, tetap dilarang melaksanakan sekolah tatap muka yang masuk zona merah,” tegas Nur Alam.
Mengenai MI yang tetap nekat melaksanakan kegiatan tatap muka ia menyatakan bukan kewenangan pihaknya untuk melakukan penindakan, karena itu merupakan wewenang Kementerian Agama (Kemenag) Sampang yang berhak menindak tegas.
Nur Alam menandaskan, penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah itu semata-mata adalah mengutamakan faktor keselamatan jiwa bagi siswa maupun guru. Tapi menyangkut mutu pendidikan yang akan dikhawatirkan hancur, kata dia hanya 6 bulan apa mungkin bisa hancur, karena jika bicara mutu tentu bisa dikejar dibandingkan dengan keselamatan jiwa yang terancam.
“Misalkan jika dipaksakan masuk, lalu ada siswa yang kena Covid -19 pasti akan merembet kepada siswa yang lain. Siapa yang berani bertanggung jawab, apa harus saya yang menanggung,” ucapnya dengan nada tanya. (tricahyo/her)
