PETAJATIM.co, Sampang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi masyarakat (Ormas) Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Sampang menggelar acara diskusi santai yang dikemas dengan buka puasa bersama.
Dalam diskusi tersebut sejumlah program dan kebijakan yang sedang dan atau akan dijalankan pemkab Sampang dikupas dan dibahas bersama.
Ketua DPC Ormas Projo Sampang Herman Hidayat mengatakan, diskusi santai dan buka puasa bersama ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi semua anggota dan juga membahas terkait komitmen kerjasama yang dibangun dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.
“Semoga kedepan DPC Ormas Projo Sampang semakin solid, kompak dan berintegritas,” kata Herman, Senin (19/04/2021).
Ia mengatakan, Ormas Projo berfungsi sebagai mitra pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Projo memiliki posisi istimewa di hati Presiden Jokowi. Presiden berpesan agar Projo bisa menjadi mata, kaki dan tangan pemerintah.
“Pesan itu secara lantang disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi saat menghadiri pertemuan Ormas Projo se-Indonesia beberapa waktu lalu. Karana itu tak ada alasan untuk tidak menjalankan pesan itu,” ucapnya.
Sementara itu, Penasehat Ormas Projo Korwil Madura, Mohammad Fauzi mengatakan, Organisasinya telah menjalin Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Pemkab Sampang. Meskipun sampai saat ini konteksnya masih belum jelas.
“MOU itu langsung dengan bapak Bupati H Slamet Junaidi. Kami akan terus menindaklanjuti kejelasannya,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa secara berkelanjutan Projo akan mengawal semua program pemerintah daerah dari hulu sampai hilir. Pengawalan akan dilakukan mulai dari tahap penjaringan aspirasi masyarakat, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi.
Ada beberapa program dan kebijakan yang saat ini sedang menjadi perhatian serius lembaganya.
Diantaranya, program kesejahteraan masyarakat, kedua peningkatan SDM, ketiga reformasi birokrasi dan yang terakhir tentang penundaan pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, Dibawah kepemimpinan Bupati H Slamet Junaidi dan Wabup Abdullah Hidayat, Sampang banyak memiliki program inovasi yang dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Sampang menempati urutan ke 75 di tingkat nasional dalam hal inovasi. Nah ini bisa menjadi poin untuk mendorong agar kesejahteraan masyarakat Sampang tidak terpuruk banget,” ujarnya.
Pihaknya berharap ada reformasi birokrasi di Sampang. Jabatan pelaksana tugas (Plt) Kepala dinas yang sudah kadaluwarsa atau lebih dari 6 bulan harus segera dirubah. Sehingga, kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Ketiga, terkait dengan isu penundaan pelaksanaan Pilkades. Perlu ada kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah apakah Pilkades itu ditunda apa tidak. “Pelaksanaan Pilkades di Sampang harus jelas. Apakah ditunda apa tidak. Jangan sampai isu penundaan Pilkades menimbulkan gejolak di masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Zainal Abidin
Editor : Heru
