petajatim.co, Sampang – Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang, Nurul Huda mengatakan, pemerintahan desa (Pemdes) harus terlibat dalam menyukseskan program Visit Madura. Karena program visit madura tersebut tidak hanya fokus terhadap pengelolaan wisata, tapi juga pengembangan industri kreatif. Misalnya, kuliner, kerajinan tangan, dan semacamnya.
“Keterlibatan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sebagai upaya pengembangan wisata dan industri kreatif, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” terang Huda, Senin (11/11/19).
Politikus Partai Demokrat itu mendorong agar peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dioptimalkan dalam pengembangan wisata dan industri kreatif. Mengingat keberadaan BUMDes saat ini merupakan salah satu ujung tombak sebagai lembaga yang mengelola tempat wisata dan menaungi industri kreatif.
”Idealnya harus ada kelembagaan khusus yang menangani tentang promosi wisata agar dapat dikenal masyarakat luas, serta lembaga yang mengurusi soal pemasaran produk unggul sehingga mampu bersaing di pasaran,” katanya.
Menurut dia, keberadaan BUMDes di Sampang selama ini belum bisa menjawab peningkatan ekonomi masyarakat desa. Ia menilai tidak ada BUMDes yang konsentrasi menggeluti usaha industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.
“Jenis usaha yang digeluti BUMDes kebanyakan bergerak dalam kegiatan yang sifatnya konvensional, karena tidak memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usahanya. Rata-rata masih bertumpu pada usaha simpan pinjam, persewaan peralatan pesta, dan pertokoan, ” ujarnya.
Dikatakannya, pelaku industri kreatif perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena mereka butuh wadah dan kelembagaan. Mengingat ekonomi kreatif saat ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional, apalagi jika sektor pariwisata benar-benar dikembangkan dengan optimal dengan melibatkan semua pihak maka akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
”Kami harap, mindset pemerintahan desa sudah berubah karena perkembangan teknologi digital telah merambah sampai pelosok desa bisa. Artinya jika kita mengikuti perubahan itu maka akan semakin tertinggal dalam berbagai bidang, terutama pemahaman tentang revolusi industri 4.0,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Suhanto menyampaikan, penggunaan DD diprioritaskan untuk tiga program. Salah satunya adalah pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Itu berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan DD.
BUMDes dikelola secara mandiri oleh desa dengan memprioritaskan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal.
“Sebenarnya sudah banyak BUMDes yang produktif dan berkembang usahanya. Sehingga keberadaannya mampu mendorong tingkat kemajuan perekonomian desa,” pungkasnya. (nal/her).
