SAMPANG

Menuju Sampang Hebat Bermartabat

40
×

Menuju Sampang Hebat Bermartabat

Sebarkan artikel ini

Catatan : 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Oleh : D. Supriyanto JN ( Redaktur petajatim.co )

 

Dalam konsep otonomi daerah, para pemimpin di daerah  diberi wewenang untuk mengelola sumber daya lokal yang dimiliki untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Mereka dipilih dan diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat agar lebih sejahtera dan membangun daerah menjadi lebih maju.

Di tangan para pemimpin itulah ditentukan bagaimana masa depan rakyat, dan di pundak para pemimpin itu digantungkan harapan-harapan rakyat yang dipimpin.

Kabupaten Sampang, di bawah kepemimpinan Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat, tak lepas dari sebuah upaya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sampang, sesuai visi misi yang diusung sebelumnya, ‘ Menuju Sampang Hebat dan Bermartabat ‘.

Sebuah konsekuensi yang memerlukan perjuangan keras. Dan tentunya, tujuan mulia tersebut akan bisa dicapai, mana kala seluruh lingkup jajaran Pemkab Sampang, saling bersinergi, untuk bersama- sama mengimplementasikan program-program strategis pro rakyat, menuju kehidupan baru yang sejahtera dan berkeadilan.

“ Mensejahterakan rakyat adalah kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan mampu mendengar apa yang dikeluhkan rakyat, bisa memberi jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat,” demikian prinsip yang dipegang teguh Bupati Sampang, ketika memulai langkah membangun Kabupaten Sampang.

Untuk membangun suatu daerah, H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat, harus melakukan inovasi-inovasi sebagai implementasi dari program-program strategis yang telah dicanangkan, salah satunya adalah menentukan strategi pengembangan potensi daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter yang paling strategis. Tidak hanya itu, penentuan terkait besaran asumsi pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Masyarakat akan meningkat taraf ekonominya, jika roda perekonomian di daerah berjalan dengan baik. Dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi di daerah, Pemerintah Kabupaten Sampang berada di garda depan dengan membuat perencanaan yang tepat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Mengingat Kabupaten Sampang memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian,  menitik beratkan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, dengan kontribusi utama pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan merupakan langkah strategis yang menjadi skala prioritas. Selain tentunya, potensi-potensi lain yang perlu mendapat prioritas pengembangan, seperti pariwisata, maupun sumber daya alam lainnya.

“ Menjadi tantangan yang tidak ringan untuk membangun Sampang yang kita cintai ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus digenjot supaya lebih baik lagi. Sumber daya manusia, sebagai faktor pendukung juga harus dioptimalkan,” ungkap H. Slamet Junaidi, suatu ketika usai pelantikan sebagai Bupati Sampang.

“ Banyak potensi unggulan yang dimiliki Sampang, untuk itulah kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, visioner, dan memiliki daya saing. Diperlukan disiplin dan etos kerja yang baik bila kita ingin Sampang terus menjadi lebih baik. Seorang Insinyur pertanian harus mau menjadi petani, mengolah lahan, mentransformasi ilmu yang dimiliki,” tandasnya.

Dalam membangun Sampang, H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat, harus mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak sosial yang sering muncul seiring pertumbuhan ekonomi. Untuk hal ini, ada beberapa kiat yang bisa diterapkan, diantaranya melaksanakan konsolidasi budaya, birokrasi, masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.

Meski demikian, tetap harus menjaga psikologi birokrasi. Kemudian, tak kalah penting melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dengan minimal IPK tertentu untuk memperkuat SDM penyelenggara layanan publik.

“ Dulu image PNS pekerjaannya santai, pagi-pagi sudah nongkrong sambil ngopi. Namun saat ini sudah tidak terjadi lagi, semua sibuk bekerja. Merubah pola pikir dengan pendekatan budaya. Tak kalah penting, bahwa reformasi birokrasi ditopang oleh satu kata, yaitu disiplin. Disiplin menurut saya ada dua, yaitu disiplin terhadap tugas pokok yang ditugaskan oleh negara dan disiplin terhadap tugas pokok sebagai manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Kalau kedua disiplin ini dilaksanakan pasti akan ada perubahan, peningkatan kinerja aparatur negara,” tutur Slamet Junaidi.

Memperkokoh komitmen membangun Sampang menuju Sampang Hebat dan Bermartabat, keterbatasan tak harus menghalangi munculnya inovasi. Berbagai inovasi diciptakan di Kabupaten Sampang, selain untuk meningkatkan kinerja, dengan inovasi akan mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang mampu berfikir jauh ke depan, dan bersama-sama memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membangun Kabupaten Sampang karena merasa memiliki Sampang.

Merubah budaya kinerja merupakan tantangan tersendiri. Perubahan tidak dapat terealisasi sesuai harapan, tanpa pemahaman pegawai yang utuh terhadap pengelolaan kinerja. Manfaat bagi pegawai maupun organisasi perlu terus dipahami agar kinerja menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam bekerja. Oleh karenanya, penguatan budaya organisasi menjadi suatu keharusan.

Upaya terobosan pun perlu dilakukan dan terus dikembangkan. Selain itu, penting pula memperkuat sinergi antar unit. Perumusan indikator kinerja yang mendorong sinergi antar unit perlu terus dikembangkan. Proses alignment ini tentunya akan mengoptimalkan kinerja unit. Pun demikian di sisi individu, perlu terus dikembangkan sistem yang mampu meminimalisir adanya free rider dalam mencapai kinerja.

Pengelolaan kinerja dan risiko merupakan hal yang sifatnya strategis dan harus menjadi perhatian seorang pimpinan. Untuk itu perlu terus dijaga ruh nya jangan sampai menjadi rutinitas dan formalitas belaka.

Inovasi baru harus terus dikembangkan dalam menyelaraskan pengelolaan kinerja dan risiko.

Dalam implementasi pengelolaan kinerja, ada beberapa faktor yang bisa ditempuh. Faktor pertama adalah penyiapan kompetensi pegawai. Pegawai memiliki peran penting karena merekalah yang akan mengimplementasikan sehari-hari. Tingkat pemahaman pegawai akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar peran pegawai tersebut berhasil dijalankan.

Faktor kedua, adalah infrastruktur. Yang dimaksud disini adalah unit yang mengkoordinasikan pengelolaan kinerja atau manajer kinerja. Manajer kinerja menjadi partner utama pimpinan dalam monitoring kinerja unitnya.

Faktor ketiga, adalah perubahan budaya. Hal ini sangat penting, karena ke depan diharapkan pengelolaan kinerja menjadi suatu kebutuhan organisasi dan pegawai, dan bukan lagi sebagai suatu beban.

Syarat utama membangun budaya kinerja adalah kepemimpinan dan disiplin. Kepemimpinan menjadi model penerapan standar manajemen kinerja seluruh unit kerja mulai dari level Kepala Dinas hingga Kepala Seksi.

Kepemimpinan dapat membangun budaya kinerja baru, dan budaya kinerja juga dapat membangun karakter kepemimpinan baru. Perilaku positif dari pemimpin akan melahirkan praktik-praktik yang sehat dan akuntabel.

Disiplin memastikan semua aturan, kebijakan dan kesepakatan dilaksanakan penuh dedikasi dan motivasi tinggi. Disiplin mengutamakan ketegasan prinsip, penggunaan standar terbaik dan akuntabilitas yang memadai.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa komitmen dan ekspektasi mesti jelas serta dikomunikasikan secara luas. Perilaku yang kurang tegas, tekad dan sangsi yang lemah akan melahirkan budaya kinerja yang asal jadi.