petajatim.co, Sampang – Setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ratusan juta rupiah untuk program pembangunan gedung perpustakaan sekolah dasar (SD) dan SMP di Sampang.
Program tersebut bertujuan menyukseskan budaya literasi dengan mendorong semangat siswa membaca buku di perpustakaan. Akan tetapi, hingga saat ini banyak sekolah di Sampang yang tidak mampu mengelola perpustakaan sebagaimana mestinya.
Seperti SDN Morbatoh 2 dan 3, Kecamatan Banyuates, SDN Nepa 2, Banyuates, dan SDN Ketapang Daya 4, Ketapang. Gedung perpus di sekolah tersebut dibiarkan kosong, dijadikan ruang guru, dan gudang penyimpanan peralatan sekolah.
Padahal, rata-rata bangunan perpustakaan tersebut cukup mentereng dan bagus. Melihat kondisi itu menjadi perhatian Sekertaris Komisi IV DPRD Sampang Nurul Huda. Ia menyayangkan terkait dengan keberadaan perpus sekolah yang tidak difungsikan.
Ia mengatakan, keberadaan perpustakaan harus sesuai dengan peruntukannya. Yakni, sebagai ruang belajar dan membaca bagi siswa. Apalagi, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Peraturan itu juga mewajibkan siswa membaca buku pelajaran atau buku bacaan selama 15 menit sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai.
Huda meminta kepada sekolah untuk lebih komitmen dan kreatif dalam mengelola perpus. Misalkan, dengan memodifikasi ruangan perpus menjadi menarik. Penataan buku harus rapi. Juga, adanya petugas pustakawan yang berkompeten. Dengan demikian, siswa lebih semangat dan tidak jenuh saat membaca buku di perpus.
“Bantuan gedung perpustakaan itu tidak lain untuk meningkatkan minat baca siswa. Jadi sangat disayangkan kalau perpus tidak dimanfaatkan,” katanya. Senin (25/11/19).
Dirinya tidak menampik banyak perpus yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan. Akan tetapi, hal itu tidak lantas dijadikan sebagai alasan tidak mengoperasikan perpustakaan sebagai tempat belajar dan membaca buku.
”Bagaimanapun kondisinya, perpustakaan harus difungsikan dengan baik. Apalagi, tidak semua SD bisa mendapatkan bantuan gedung perpus. Sekolah jangan kaku dan miskin kreativitas karena sarpras yang belum memadai,” ujarnya.
Politikus partai Demokrat itu mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang aktif melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah yang sudah memiliki perpustakaan.
Perpus harus segera dimanfaatkan, dan program yang dapat berimplementasi terhadap peningkatan literasi juga mesti lebih digalakkan. Apalagi, pemerintah telah menetapkan Sampang sebagai Kabupaten literasi.
Menurutnya, sekolah bisa melibatkan siswa dalam pengelolaan perpustakaan. Dengan begitu, mereka tidak hanya belajar. Tetapi, juga mempunyai tanggung jawab menjaga dan mengelola fasilitas tersebut. Pemkab akan rugi jika perpus tak kunjung dimanfaatkan.
“Indeks pendidikan manusia (IPM) di Sampang masih rendah. Maka dari itu minat baca siswa harus terus didorong dan ditingkatkan, agar generasi kita menjadi generasi pintar, cerdas, dan berwawasan tinggi,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Disdik Sampang Achmad Mawardi mengatakan, SDN di Kota Bahari berjumlah 625 lembaga. SD yang sudah memiliki perpustakaan sekitar 50 persen.
”Memang masih banyak sekolah yang belum bisa memanfaatkan gedung perpus dengan baik. Kami akan terus lakukan evaluasi agar perpus bisa tepat guna,”ungkapnya.
Pihaknya mengklaim sudah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada sekolah terkait pengelolaan perpus dan mewanti-wanti agar perpus dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara untuk pengadaan buku, sekolah bisa menggunakan dana BOS sebesar 20 persen dari besaran dana yang diterima.
”Kami mengadakan kegiatan pelatihan pustakawan kepada guru. Terutama sekolah yang sudah difasilitasi perpus, sehingga pengelolaan perpus bisa maksimal,” tukasnya.(nal/her)
